idEA Menyampaikan Rekomendasi Agar Implementasi PP Tunas Efisien

Lebih jauh, Hilmi menyoroti risiko diskoneksi massal terhadap layanan vital seperti transportasi online, pengantaran makanan, hingga platform belanja harian jika aturan ini dipaksakan tanpa mitigasi yang matang. Ancaman pemutusan akses akibat regulasi yang gagap teknologi hanya akan menimbulkan kekacauan sistemik di masyarakat. Oleh karena itu, koalisi industri mendesak agar aspek perlindungan diletakkan secara proporsional di atas aspek pembatasan.

“Aturan turunan PP TUNAS perlu menetapkan parameter yang jelas guna memastikan penerapannya tetap proporsional serta mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan bagi pengguna,” jelas Hilmi.

Kritik Hilmi juga menyasar pada ketidaksiapan birokrasi dalam menyusun masa transisi. Ia secara tegas menuntut pemerintah memberikan kelonggaran waktu bagi industri untuk melakukan penyesuaian teknis.

“Masa transisi yang realistis, sekurang-kurangnya 12 bulan, diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kesiapan seluruh pihak serta terjaganya stabilitas ekosistem digital,” tambah Hilmi.

Hilmi menekankan bahwa perlindungan anak yang efektif mustahil dicapai melalui keputusan sepihak di balik meja kementerian. Ia mendesak pemerintah untuk segera membuka ruang konsultasi publik yang jujur, terbuka, dan berbasis data lapangan. Keberhasilan PP TUNAS akan sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mau menurunkan ego sektoralnya dan mendengarkan masukan teknis dari koalisi industri.

“Melalui desain implementasi yang tepat serta koordinasi yang erat antar pemangku kepentingan, Indonesia dapat menjadi benchmark global dalam menciptakan ruang digital yang aman sekaligus kompetitif, yang memperkuat kepercayaan konsumen terhadap ekosistem digital nasional,” tutupnya.(chm)