91% Orang Tua Akui Negara Hadir Lindungi Anak Lewat PP TUNAS, Tapi Ada 1 Hal yang Bikin Khawatir

tvOnenews.com - Mayoritas orang tua di perkotaan menilai negara telah hadir untuk melindungi anak dari paparan konten negatif di media sosial melalui penerapan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Kesimpulan ini didapatkan dari riset Evident Institute tentang PP TUNAS yang menerapkan aturan pembatasan usia media sosial bagi anak di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026. Kebijakan ini mewajibkan platform digital membatasi akses anak usia 16 tahun kebawah dengan batas akhir pelaporan evaluasi mandiri pada 6 Juni 2026.

Menurut Direktur Eksekutif Evident Institute Rinatania Anggraeni Fajriani secara tata kelola publik, penerapan PP Tunas menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi anak-anak Indonesia. “Namun, kami mengingatkan pemerintah, penerapan aturan yang sudah berlaku harus didukung oleh kemampuan sistem untuk menjalankannya sehingga PP Tunas benar-benar berlaku efektif melindungi anak dari paparan konten di media social,” tuturnya pada Senin (4/5).

Survei EVIDENT Institute terhadap 1.050 responden urban didominasi wilayah Jakarta menunjukkan satu pola yang konsisten yaitu orang tua telah menjalankan pengawasan secara aktif, tetapi tetap merasa upaya tersebut tidak cukup.

Menariknya, mayoritas responden atau sebanyak 91% responden ternyata sudah membatasi waktu penggunaan gadget anak dan 83,6% rutin memeriksa aktivitas digital anak mereka. Temuan Evident menunjukkan bahwa 59,3% responden menilai sistem verifikasi usia saat ini tidak efektif, sementara 38% menyatakan platform tidak menyediakan proses verifikasi yang jelas.

Hasil ini mengindikasikan bahwa proses perlindungan berbasis platform masih lemah atau belum dirasakan oleh pengguna. Dalam kondisi tersebut, tanggung jawab pengawasan cenderung bergeser ke tingkat individu, sementara fitur media sosial yang seharusnya menjadi salah satu lapisan perlindungan penting belum berfungsi secara optimal.

“Dengan riset ini, Evident menilai PP TUNAS berpotensi menjadi tindakan kebijakan yang penting dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Namun harus diikuti sejumlah langkah yang konsisten untuk memastikan peraturan dapat berlaku dengan maksimal,” tegasnya lagi.
 
Tanpa adanya standar teknis perlindungan yang terukur, lanjutnya, proses sanksi yang tegas terhadap platform, serta tingkat kesadaran publik yang memadai akan menyebabkan masyarakat mengalami ketidakpastian terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini tercermin dari 24,2% responden yang belum mengetahui waktu berlakunya aturan, sehingga penerapan PP Tunas berisiko bersifat formalitas secara administrative jika tidak diikuti perubahan operasional yang mendasar di tingkat platform maupun pengguna.