Ketegasan Presiden dalam Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Diapresiasi

tvOnenews.com - Dekan Fakultas Hukum Institut Teknologi Bisnis Amanat Akademisi Surakarta (ITB AAS) Indonesia, Muh. Isra Bil Ali, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menegaskan komitmennya untuk menindak pejabat yang terindikasi melakukan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

Menurut Muh. Isra Bil Ali, sikap Presiden tersebut mencerminkan implementasi nyata prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana menjadi ciri utama negara hukum (rechtstaat). Hukum tidak boleh tunduk pada relasi kuasa, kedekatan politik, maupun kepentingan elit tertentu.

“Pernyataan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa hukum harus ditempatkan sebagai instrumen keadilan, bukan alat perlindungan kekuasaan. Ini sejalan dengan teori supremasi hukum yang menempatkan hukum di atas kepentingan individu maupun kelompok,” ujar Muh. Isra Bil Ali, M.H.

Ia menjelaskan bahwa dalam teori hukum progresif, hukum sejatinya hadir untuk melayani kepentingan masyarakat dan menjaga moralitas publik. Maka keberanian negara dalam menindak korupsi, termasuk terhadap orang-orang dekat kekuasaan, merupakan bentuk keberpihakan hukum terhadap rasa keadilan masyarakat.

Independensi aparat penegak hukum menjadi syarat utama terciptanya kepercayaan publik terhadap negara. Ketika Presiden memberikan ruang kepada aparat untuk memeriksa siapapun tanpa intervensi, maka hal tersebut menjadi sinyal positif bagi penguatan demokrasi dan integritas institusi hukum.

“Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum administratif atau pidana, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah konstitusi dan penderitaan rakyat. Karena itu, penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif harus menjadi komitmen bersama,” tambahnya.

Muh. Isra Bil Ali juga menilai bahwa ketegasan Presiden dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi, politik, maupun masyarakat luas. Menurutnya, hukum yang adil harus mampu menghadirkan efek preventif sekaligus membangun kesadaran etik pejabat publik.

Sebagai akademisi hukum, kami mendukung penuh segala upaya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih serta terciptanya kepercayaan publik terhadap institusi negara.(chm)