Buka Jalur Lintas Batas Indonesia–Papua Nugini, BNPP RI Matangkan Koridor Yetetkun–Butmambin

Forum juga membahas rencana penyediaan angkutan umum yang menghubungkan Yetetkun–Tanah Merah hingga Merauke. Ketersediaan transportasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pusat pelayanan dan aktivitas ekonomi.

Dari aspek pengelolaan lintas batas, pembahasan mencakup aspek legal dan mekanisme perlintasan RI–PNG. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain persyaratan paspor dan visa bagi pengemudi, kepabeanan pengiriman BBM, pengawasan orang dan barang, serta penguatan keamanan di kawasan perbatasan.

Nurdin juga menekankan pentingnya memastikan pengembangan kawasan perbatasan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Menurutnya, perdagangan, perkebunan, koperasi, transportasi, dan usaha masyarakat dapat dikembangkan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan.

“Yang tidak kalah penting adalah masyarakat lokal harus menjadi bagian utama dalam pengembangan ekonomi kawasan. Aktivitas di perbatasan harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh dan meningkatkan kesejahteraannya,” tutur Nurdin.

Selain itu, Bupati Boven Digoel bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Boven Digoel turut mengikuti pembahasan dan memberikan masukan mengenai kondisi masyarakat, pelayanan dasar, konektivitas, keamanan, serta peluang pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan.

Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga memberikan perspektif terkait penguatan koordinasi lintas sektor, hubungan bilateral Indonesia–PNG, serta penyiapan kebijakan dan mekanisme kerja sama yang mendukung pengembangan koridor Yetetkun–Butmambin.

Sebelumnya, Nurdin bersama Tim Survei dan Verifikasi Lapangan serta perwakilan kepala kampung sekitar PLBN Yetetkun meninjau Butmambin Border Post di Papua Nugini. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi akses, fasilitas perbatasan, serta potensi pengembangan konektivitas lintas batas melalui koridor Merauke–Yetetkun–Butmambin.

Melalui rangkaian survei, verifikasi lapangan, dan forum pembahasan tersebut, BNPP RI menyiapkan pengelolaan lintas batas secara terpadu. Langkah ini diarahkan untuk mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi, investasi, kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Tim Survei dan Verifikasi Lapangan Koridor Merauke–PLBN Sota–PLBN Yetetkun–Butmambin dengan melibatkan BNPP RI bersama KSP, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kemlu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Keuangan/Bea dan Cukai, Badan Karantina Indonesia, Pertamina Patra Niaga, serta unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.