Dugaan Korupsi Perpus Digital Sulsel, Penyidik Telusuri Keterlibatan Pejabat Disdik dan DPRD

Makassar, tvOnenews.com - Tim penyidik pada Bidang Pidana Khusus (Pidsu) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan terus mendalami dugaan keterlibatan pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprov Sulsel dan anggota DPRD Provinsi Sulsel terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan Perpustakaan Digital (Bookless Library) tahun anggaran 2022-2023. "Lagi pendalaman siapa yang harus mempertanggungjawabkan dan alat-alat buktinya. Selain guru, kepsek (kepala sekolah) yang diperiksa, sudah kita periksa dari Kabid SMA, Kepala Dinas Pendidikan dan juga PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)-nya. Kepala Dinasnya yang sekarang dan sebelumnya (diperiksa)," ujar Aspidsus Kejati Sulsel Rachmat Supriady, di Makassar, Kamis (18/6/2026) Ia menegaskan, penyelidikan dalam perkara ini sudah berlangsung setahun dan baru terungkap setelah ditemukan sejumlah kejanggalan pada proyek pengadaan Perpus Digital tersebut, sehingga penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan. "Penyelidikan ini sudah dilaksanakan sekitar tahun lalu, terus kita tingkatkan ke tahapan penyidikan, karena sudah terang adanya indikasi perbuatan pidana Tipikor," tuturnya. Selain itu, tim penyidik lebih memperdalam penyidikan siapa saja yang terlibat dan yang mempertanggungjawabkan termasuk alat-alat bukti yang diperoleh setelah dilaksanakan penggeledahan pada dua tempat yakni Kantor Disdik Sulsel maupun kantor penyedianya CV APM. Tidak sampai di situ, pendalaman juga akan mengarah ke anggota DPRD Provinsi Sulsel terkait dengan usulan perencanaan penganggaran pada proyek tersebut guna memperjelas proses penyidikannya. "Makanya, kita dalami tahap perencanaannya. Karena perencanaannya tidak ada, tentunya dari mana tiba-tiba anggarannya ini muncul. Makanya, pada saat penggeledahan kita perdalam masalah penganggarannya," tutur dia. Proyek tersebut merupakan kegiatan di tahun anggaran 2022-2023. Anggarannya untuk Perpustakaan Digital Rp9 miliar, sedangkan untuk kegiatan buku elektronik sekitar Rp9 miliar sampai Rp10 miliar, total anggaran diperkirakan mencapai Rp19 miliar. Terkait dengan kerugian negara, kata Rachmat, sementara masih didalami. Tetapi, indikasinya itu aplikasi ini hanya beroperasi dua sampai tiga bulan, Setelah itu tidak bisa dipergunakan. Tidak dapat diakses para siswa di 46 sekolah menengah atas negeri atau SMAN se-Sulsel. Perkara ini terindikasi adanya penyelewengan berdasar pada temuan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2024. Selanjutnya, didalami ternyata ada penyimpangan lebih besar dari temuan itu, karena BPK hanya mengambil beberapa sampel. Indikasi kuatnya, aplikasi itu kini tidak dapat difungsikan. Dari hasil penggeledahan, disita sejumlah dokumen terutama dari segi perencanaan, sebab dari awal pengadaannya tidak ada bentuk perencanaan, termasuk analisa kebutuhan terkait pelaksananya Perpus Digital tersebut. (ant/frd)

Dugaan Korupsi Perpus Digital Sulsel, Penyidik Telusuri Keterlibatan Pejabat Disdik dan DPRD

Berita Terkait

Soal Dugaan Korupsi PT Angkasa Pura Kargo Tahun 2022, Kejari Tangerang Geledah Kantor PT IAS

Polisi Ungkap Dugaan Pungli Perizinan Kadis Perkimtan Gowa Capai Rp1,8 Miliar

Gibran Akui MBG Masih Banyak Kekurangan, Minta Korupsi Program Itu Diberantas

Sosok Glory Harimas Sihombing Jadi Tersangka Baru Skandal Korupsi MBG, Ini Jabatan dan Perannya

Topik Terkait

Korupsi

Pengadaan Perpustakaan Digital

Kejati Sulsel

Dinas Pendidikan

Dprd Sulsel

Saksikan Juga

Soal Karyawan Hotel Sultan, Sufmi Dasco Akan Koordinasi dengan Setneg

Sopir Angkot Pura-pura Kesurupan usai Mengemudi Ugal-ugalan hingga Terguling

Polda Metro Jaya Beberkan Soal Penangkapan Roy Suryo dan dr Tifa

Pramono Akui Akses Transportasi Publik untuk Disabilitas dan Lansia di Jakarta Belum Optimal

Harga Obat Naik hingga 20 Persen, Apotek Sebut Dipicu Kenaikan Biaya Impor

Barang-barang Eks Hotel Sultan Dipindahkan

Viral

Surabaya

Yogyakarta

Jawa Tengah

Dedi Mulyadi

Gubernur