news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Kawasan pertambangan PT Vale Indonesia.
Sumber :
  • Tim tvOne - Tim tvOne

Manfaat Tambang Legal bagi Negara Dapat Melampaui Laba Perusahaan

Manfaat Kegiatan Pertambangan legal bagi Negara dapat Melampaui Laba Bersih yang Diterima Perusahaan
Senin, 16 November 2026 - 21:24 WIB
Reporter:
Editor :

Edi menilai praktik tersebut menggambarkan perbedaan mendasar antara perusahaan legal yang memenuhi kewajibannya dengan kegiatan pertambangan ilegal yang tidak memberikan penerimaan memadai kepada negara dan berpotensi meninggalkan beban lingkungan.

Menurut Edi, besaran royalti pertambangan juga menunjukkan kuatnya posisi negara dalam memperoleh manfaat dari produksi mineral. Sebelum penyesuaian tarif pada 2025, royalti bijih nikel Indonesia telah berada pada tingkat 10 persen. Setelah diberlakukannya skema progresif, tarifnya menjadi sekitar 14 hingga 19 persen, bergantung pada harga komoditas.

Ia membandingkannya dengan tarif royalti nikel di sejumlah negara, antara lain Filipina sekitar 5–9 persen, Vietnam 10 persen, Rusia 8 persen, Republik Demokratik Kongo 3,5 persen, Zambia 5 persen, dan Afrika Selatan sekitar 0,5–7 persen.
Namun, ia mengingatkan bahwa manfaat pertambangan tidak cukup dihitung dari royalti. Penghitungan juga perlu mencakup PNBP, perpajakan, dividen, kewajiban lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan nilai tambah yang dihasilkan melalui hilirisasi.

Kepentingan nasional turut diperkuat melalui kebijakan divestasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kebijakan tersebut memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah, BUMN, BUMD, dan badan usaha nasional untuk berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan pertambangan.

Dalam konteks Vale Indonesia, masuknya MIND ID sebagai pemegang saham terbesar dengan kepemilikan sekitar 34 persen dinilai menjadi salah satu bentuk meningkatnya partisipasi nasional dalam pengelolaan aset strategis pertambangan.

Edi menyebut manfaat pertambangan bagi Indonesia setidaknya dapat dilihat dari empat aspek, yaitu penerimaan fiskal, perlindungan lingkungan, pembangunan sosial masyarakat, dan peningkatan kepemilikan nasional.

 

Kepastian RKAB diperlukan untuk menjaga investasi

Di sisi lain, Edi menilai pengawasan pertambangan perlu berjalan seiring dengan kepastian usaha.

Proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB pada kuartal pertama dan kedua 2026, menurutnya, sempat memberikan tekanan terhadap aktivitas industri dan menyebabkan sebagian perusahaan menahan investasi serta rencana produksi.

Aktivitas industri mulai kembali bergerak setelah sejumlah persetujuan RKAB diterbitkan pada pertengahan tahun. Karena itu, penyusunan RKAB 2027 dinilai menjadi momentum untuk memastikan proses regulasi berjalan lebih terukur dan tepat waktu.

Berita Terkait

1
2
3 Selanjutnya

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral