- Tim tvOne - Tim tvOne
Manfaat Tambang Legal bagi Negara Dapat Melampaui Laba Perusahaan
Perusahaan dengan rekam jejak kepatuhan yang baik dalam aspek teknis, lingkungan, dan tata kelola diharapkan memperoleh kepastian persetujuan lebih awal, idealnya sebelum akhir Desember 2026.
Kepastian tersebut diperlukan agar perusahaan dapat menyusun rencana investasi, produksi, kontrak penjualan, pembiayaan, hilirisasi, dan program keberlanjutan secara efektif.
“Pengawasan harus tetap kuat, tetapi proses perizinan dan persetujuan administratif juga perlu berjalan tepat waktu agar tidak menghambat investasi dan agenda hilirisasi nasional,” kata Edi.
Dia menilai tantangan utama pengelolaan sumber daya mineral justru berasal dari aktivitas pertambangan ilegal.
Berbeda dengan perusahaan legal, kegiatan tersebut umumnya tidak membayar pajak, royalti, dan PNBP, serta tidak menyediakan jaminan reklamasi maupun menjalankan kewajiban pascatambang.
Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan juga berpotensi menjadi beban bagi masyarakat dan negara. Menurut Edi, setiap ton mineral yang dihasilkan dari pertambangan ilegal berarti hilangnya potensi penerimaan negara, nilai tambah ekonomi, dan kesempatan pembangunan bagi daerah.
Karena itu, evaluasi terhadap sektor pertambangan perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan legalitas, tingkat kepatuhan, kontribusi ekonomi, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Ia menegaskan, reformasi pertambangan tidak cukup dilakukan dengan menambah regulasi. Konsistensi penegakan hukum, pemberantasan pertambangan ilegal, transparansi penerimaan negara, dan pengawasan lingkungan harus diperkuat agar kekayaan mineral benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Edi menilai gagasan mengenai 70 persen manfaat tambang untuk negara tidak perlu diposisikan sebagai pertentangan antara kepentingan nasional dan investasi.
Indonesia tetap membutuhkan investasi untuk mengembangkan sumber daya mineral, dengan tata kelola yang memastikan penerimaan negara, peningkatan kepemilikan nasional, nilai tambah industri, perlindungan lingkungan, dan manfaat nyata bagi masyarakat. (buz)