Bupati Masinton Sebut Sikap Politik DPRD Tapteng Primitif, Hambat Percepatan Penanganan Bencana

tvOnenews.com - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu menanggapi santai terkait tidak harmonisnya hubungannya dengan DPRD Tapteng pascabencana.

Masinton Pasaribu menyayangkan, dinamika politik yang dipertontonkan para politisi di daerah itu yang menurutnya ada upaya untuk memperlambat dan menghambat percepatan penanganan kebencanaan di Tapteng.

"Itu ya disebut dinamika. Kemudian ini yang perlu kita sampaikan, ini kita bencana, bencana itu butuh persatuan, butuh kebersamaan, bukan kegaduhan," kat Bupati Masinton menjawab wartawan dikediamannya, Minggu (06/09/2026).

Mantan anggota DPR-RI dua periode itu meminta kepada semua elemen-elemen politik, terutama partai-partai politik di Tapteng agar lebih dewasa melihat realita masyarakat pascabencana.

Masinton menyebut, ia sudah berupaya menjalin hubungan baik dengan DPRD Tapteng. Pertama, pada 2025 lalu Pemda telah merealisasikan hak para wakil rakyat di daerah itu, meskipun itu dalam arahan dari supervisi inspektorat provinsi maupun kementerian menekankan, boleh dibayarkan dan boleh tidak.

"Saya baru dilantik bersama Pak Mahmud (Wakil Bupati), bulan Maret menjelang lebaran, langsung kita bayarkan. Itu sebagai upaya yang baik yang kita lakukan untuk saling bersinergi dengan DPRD," kata dia.

Namun kemudian, lanjut Bupati Masinton, dalam perjalanannya tidak satupun komitmen kerja-kerja legislatif itu yang bisa berjalan beriringan dengan pemerintah, atau patent eksekutif dalam hal ini.

"Contohnya kita perlu melakukan revisi terhadap perampingan organisasi, yaitu asesmennya sudah ada dari provinsi dan kita berharap itu kemarin bisa dilakukan pembahasan, ternyata tidak," ungkap Masinton.

Kemudian, Pemkab Tapteng juga membutuhkan banyak kerja sama, apalagi di tengah bencana yang banyak rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang harus dilakukan pembahasan. 

Namun kata Masinton, sampai sekarang juga belum diparipurnakan untuk produk dana program legislasi daerah. Menurutnya, dari sekian banyak Ranperda yang diusulkan Pemkab Tapteng, tidak satupun itu yang diagendakan DPRD. Maka Masinton melihat ada upaya memperlambat dan menghambat percepatan penanganan kebencanaan.

"Nah sehingga kemudian dari situ kita berpikir bahwa ini ada upaya menghambat, memperlambat, bukan lagi sekedar ranah apa itu fungsi legislatif hanya dalam pengawasan. Itu sudah di luar konteks," katanya.

Bupati Masinton menjelaskan, bicara kewenangan, semua masing-masing punya kewenangan. Kalau masalah anggaran, pihaknya sudah diposkan anggarannya, tinggal melakukan pergeseran saja.

"Begitu mereka memparipurnakan, kita poskan anggarannya. Karena kewenangan untuk membahas anggaran itu bukan hanya eksekutif atau pemerintah, namun juga bersama DPRD," sebutnya.

Masinton melihat tindakan-tindakan politik Anggota DPRD Tapteng belum move on dari Pilkada masa lalu, masih melakukan politik itu secara sistematis. 

Ia meminta supaya meninggalkan cara pandang lama itu, sebab sudah tidak zamannya lagi.

Masinton juga mengungkapkan, sejak berakhir periode jabatan kepala daerah di Tapteng, pada Mei 2022 lalu, Ketika pilkada itu dilakukan serentak, oleh pemerintah pusat dalam fase transisi itu ditunjuk penjabat bupati oleh presiden melalui Mendagri, tapi di Tapteng itu ada tiga penjabat bupati.

"Ironisnya yang tiga-tiganya diganggu. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan, tindakan-tindakan yang sudah dibuat di luar batas kewenangan yang mengatas namakan politik dan pemerintahan, ini sudah tindakan-tindakan primitif," ujarnya.

Masinton menegaskan tindakan primitif yang dilakukan politisi itu, karena tidak mengenal aturan dan tidak mengenal etika dan norma adat dalam pemerintahan. Jadi perilaku-perilaku seperti itu harus ditinggalkan.

Maka, sambung Masinton, Sugeng Riyanta sebagai Pj. Bupati pada saat itu dalam fase kritis mengantar hingga pilkada pilihan langsung, meskipun sudah disetting itu calon tunggal.

"Pak Sugeng pada saat itu dengan segala macam tekanan, beliau konsisten dengan aturan. Bahkan ketika itu DPRD tidak mau membahas anggarannya, sementara pembangunan daerah kan harus berjalan. Pak Sugeng keluarkan perkada," bebernya.

Bupati Masinton menilai Perkada bukan sesuatu hal yang baru. Ketika ada gangguan dan tekanan, maka kepala daerah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan kepala daerah (Perkada) tentang APBD, demi kesinambungan pembangunan di daerah.

Upaya-upaya inilah dari tiga Pj diganggu, dan kemudian disetting calon tunggal. 

Saat itu, Masinton Pasaribu datang mendaftar di hari terakhir masa perpanjangan, karena calon tunggal, partai menugaskan untuk mengikuti kontestasi politik di Tapteng. 

"Itu juga saat itu berkas kita tidak diterima atau ditolak KPU," katanya.

Baru kemudian, lanjutnya, ada surat edaran KPU, kemudian wajib diterima dan ditetapkan pasangan calon, serta rakyat menentukan pilihan. Ketika rakyat menentukan pilihan, rakyat menang telak di 17 kecamatan dari 20 kecamatan. Namun pilihan rakyat itu jjuga masih diganggu hingga saat ini.

"Maaf buat para pengganggu. Kita tinggalkan cara-cara primitif itu. Ini mandat rakyat. Kita ini, Masinton-Mahmud dipilih secara legitimate oleh rakyat. Maka saya sebagai pelaksana mandat rakyat tidak akan tinggal diam. Tugas saya adalah melaksanakan mandat rakyat sebaik-baiknya, seluruhnya dan seadil-adilnya," tegas Masinton.

Ia menegaskan sebagai pemegang mandat rakyat, ia tidak akan terganggu dengan cara-cara politik primitif yang dilakukan para politisi itu.

"Kita minta itu supaya ditinggalkan pemaksaan kehendak dan gangguan. Ini urusannya nanti berhadapan dengan rakyat. Jika ingin berkontestasi siapkan dari sekarang untuk nanti pilkada berikutnya," jelasnya.

Masinton menuturkan, saat ini pascabencana, rakyat butuh persatuan, butuh kebersamaan, bukan adu domba, bukan hasutan, apalagi kegaduhan itu enggak penting. Seharusnya politik itu dilakukan dengan etika dan keadaban jangan menggunakan cara-cara primitif.

"Sekali lagi maaf, saya kepala daerah di pilih rakyat. Mandat rakyat inilah yang kita jalankan. Sejengkel pun saya gak mundur, karena suara rakyat, suara Tuhan. Mandat rakyat tadilah yang kita laksanakan sebaik-baiknya," tegasnya lagi.

Bupati Masinton mengajak agar semua pihak bisa memaklumi dan memahami kondisi kebatinan rakyat yang saat ditimpa bencana, serta bisa menghormati pilihan rakyat.

Selama ini rakyat diam, rakyat mungkin dihasut-hasut, tapi dalam titik tertentu rakyat juga akan bersikap.

"Kita minta supaya kelompok-kelompok politik yang gagal men-skenariokan calon tunggal, yang gagal terpilih, kita minta hormati pilihan rakyat, kita minta jangan benturkan rakyat dengan rakyat. Mari kita jaga keharmonisan dalam Tapteng ini," ucapnya.

Masinton menambahkan, semua harus saling menjaga prinsip Tapteng dengan kearifan lokalnya oleh leluhur sahata 'Sahata Saoloan'. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, termasuk kebencanaan jika kita bersama-sama.

"Hari ini masyarakat butuh persatuan dan kebersamaan, bukan adu domba, perpecahan, kegaduan dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita minta supaya semua pihak dapat memahami, sebab kita sudah berbuat baik selama ini," tambahnya.

Menurut Masinton, dalam politik, ia sudah diuji waktu, diuji sejarah, dan integritas. Politik bukan barang baru buatnya. Integritas itu butuh komitmen. Maka salah kalau kemudian menganggap bisa dimanuper dengan cara-cara primitif itu.

"Saya sampaikan bahwa kita ini orang politik, politik yang kita jalankan itu politik yang punya etika dan keadaban, politik itu bukan sekedar kekuasaan, tapi politik itu adalah membangun dan mengajarkan ada kemajuan," imbuhnya.

Sebelumnya, lima partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Golkar, PKB, dan PAN di Kabupaten Tapteng menyampaikan sikap bersama.

Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng Hasmi Arif Simatupang, menyoroti pengelolaan anggaran di pemerintah daerah Tapteng, penanganan bencana, dan penyaluran bantuan pascabencana, serta beberapa poin lainnya.

Dalam konferensi pers itu, Hasmi menegaskan bahwa para anggota dewan dari kelima partai tersebut mempertimbangkan sikap politik melalui DPRD Tapteng.

​Pernyataan sikap ini diwakili oleh masing-masing pimpinan partai yakni Rahmansyah Sibarani Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Tapteng memiliki 17 Anggota DPRD.

Kemudian, Heni Sartika Simanjuntak, mewakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Tapteng dan Ketua DPD Partai Golkar dengan 5 Anggota DPRD.

Hasmi Arif Simatupang, Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng dengan 4 Anggota DPRD dan Martanto Siregar Ketua DPC PAN Tapteng dengan 2 Anggota DPRD, serta Abdul Rahman Sibuea Ketua DPC PKB Tapteng dengan 1 Anggota DPRD. Total mewakili 29 Anggota DPRD Tapteng.(syn/chm)