Tantangan Baru Komunikasi Pemerintah kepada Masyarakat di Era Digital

tvOnenews.com - Di era digital, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaannya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjelaskan manfaat, tujuan, dan dampaknya kepada masyarakat. 

Informasi yang terlambat atau tidak dipahami dengan baik dapat memunculkan kesalahpahaman, sementara kritik warga di media sosial dapat berkembang dalam hitungan menit. Kondisi ini menuntut pemerintah mengubah cara berkomunikasi agar lebih terbuka, cepat, dan mudah dipahami.

Perubahan tersebut juga menggeser peran hubungan masyarakat (humas) pemerintah. Jika sebelumnya komunikasi publik cenderung berfokus pada penyampaian informasi dan publikasi program, kini pemerintah perlu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, keluhan, serta masukan. Respons yang tepat bukan hanya membantu meluruskan informasi, tetapi juga menjadi bahan evaluasi pelayanan publik.

Tantangan itu menjadi perhatian Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dalam Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Medan. Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom, Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa perubahan paradigma pembangunan perlu diikuti pendekatan komunikasi yang tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga mendengarkan masyarakat.

Hariqo menjelaskan, perubahan paradigma pembangunan mengharuskan pemerintah menyampaikan kebijakan dengan alasan dan tujuan yang jelas. Menurutnya, program yang manfaatnya dirasakan masyarakat tetap perlu dijelaskan agar publik memahami latar belakang dan arah kebijakan tersebut.

"Sekarang sedang terjadi perubahan paradigma, dari ekonomi yang berpusat pada segelintir pihak kepada rakyat banyak. Makan bergizi yang dulu hanya dinikmati anak dari keluarga mampu kini diterima semua anak. Pemeriksaan kesehatan yang dulu berbiaya kini menjadi hak setiap warga. Perubahan sebesar ini perlu dijelaskan kepada masyarakat bukan hanya hasilnya, tetapi juga alasan dan tujuannya," ujar Hariqo.

Ia menilai, perkembangan lingkungan informasi membuat humas pemerintah perlu menyesuaikan cara kerja. Masyarakat kini dapat menyampaikan respons secara langsung melalui berbagai kanal digital, sehingga komunikasi tidak cukup dilakukan melalui pengumuman resmi atau publikasi kegiatan.

"Sesuai arahan Presiden, komunikasi pemerintah hari ini bukan lagi sekadar menyampaikan, tetapi juga mendengar. Masukan dan kritik masyarakat adalah bagian dari pelayanan, dan humas daerah berada di posisi paling dekat untuk mendengarnya lebih dulu. Informasi bergerak setiap saat, karena itu pelayanan komunikasi pemerintah pun tidak mengenal jam kerja," katanya.