Tantangan Baru Komunikasi Pemerintah kepada Masyarakat di Era Digital

Pernyataan tersebut menempatkan humas daerah sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Selain menyampaikan informasi, fungsi ini mencakup kemampuan menangkap persoalan yang berkembang di lapangan dan meneruskannya kepada instansi terkait. Dengan begitu, komunikasi publik dapat menjadi bagian dari proses perbaikan pelayanan, bukan sekadar kegiatan penyebaran informasi.

Program Kesehatan Jadi Contoh Pentingnya Informasi Berbasis Data

Dalam kesempatan itu, Hariqo mencontohkan sejumlah program kesehatan untuk menggambarkan skala perubahan kebijakan yang perlu dipahami masyarakat. Ia menyampaikan bahwa Cek Kesehatan Gratis diikuti 70 juta orang pada 2025 dan lebih dari 109 juta orang hingga Oktober 2026. Secara akumulatif, jumlah peserta sejak 2025 telah melampaui 179 juta orang.

Selain itu, pemerintah meningkatkan kelas 66 rumah sakit daerah agar mampu menangani penyakit seperti kanker, stroke, jantung, dan ginjal lebih dekat dengan tempat tinggal warga. Pemerintah juga menetapkan tunjangan khusus sebesar Rp30.012.000 per bulan bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2025.

Data tersebut menjadi contoh materi yang perlu disampaikan secara jelas dan kontekstual. Angka capaian dapat membantu masyarakat memahami jangkauan program, tetapi komunikasi yang efektif juga perlu menjelaskan sasaran, mekanisme pelaksanaan, serta manfaat yang dapat diperoleh warga.

Di tengah derasnya arus informasi digital, penyampaian data yang akurat dan mudah diperiksa menjadi penting untuk mengurangi kesalahpahaman. Pada saat yang sama, pertanyaan dan kritik masyarakat perlu ditanggapi dengan penjelasan yang relevan, bukan hanya dihadapi dengan pengulangan pesan resmi.

Humas Daerah Diperkuat agar Komunikasi Pusat dan Daerah Selaras

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menilai perubahan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu diimbangi dengan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

"Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ditegakkan agar kekayaan negara kembali untuk kemakmuran rakyat, dan itu sudah dibuktikan dalam dua tahun ini. Perubahan sebesar ini tidak cukup dijalankan, tetapi juga harus dipahami rakyat," ujar Sugiat.

Menurut Sugiat, perkembangan era digital membuat pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kewenangan untuk menyampaikan kebijakan. Penerimaan masyarakat turut dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan dapat dipahami dan dikomunikasikan secara tepat.