Banjir Padang Berulang di Titik yang Sama, Pakar GIS Soroti Tata Ruang dan Mitigasi

Pendekatan berbasis data juga diperlukan untuk menghindari penanganan yang hanya bersifat parsial. Banjir tidak selalu mengikuti batas administrasi kecamatan atau kelurahan. Karena itu, persoalan aliran air, kapasitas sungai, dan sistem drainase perlu ditangani dengan mempertimbangkan keterkaitan antarwilayah.

Timtim menilai evaluasi harus mencakup inventarisasi kawasan yang berulang kali dilanda banjir, pemeriksaan kapasitas sungai dan drainase, peninjauan kesesuaian pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta penataan lintas kecamatan dan kelurahan.

Keselamatan Warga Harus Menjadi Ukuran Keberhasilan Tata Ruang

Berulangnya banjir juga menegaskan pentingnya menempatkan keselamatan masyarakat sebagai tolok ukur utama kebijakan tata ruang dan mitigasi bencana. Kesiapsiagaan warga memang dibutuhkan, tetapi tidak dapat menggantikan tanggung jawab pemerintah dalam mengurangi risiko melalui kebijakan dan perencanaan yang terukur.

Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan, persoalannya bukan hanya bagaimana menyelamatkan diri ketika air mulai naik. Mereka juga membutuhkan kepastian bahwa risiko yang sama tidak terus berulang tanpa evaluasi dan perbaikan yang memadai.

Timtim mengingatkan bahwa keberhasilan tata ruang tidak cukup dinilai dari ketertiban dokumen perizinan atau kecepatan pemulihan aktivitas masyarakat setelah banjir. Yang lebih mendasar adalah kemampuan kebijakan tersebut melindungi warga dari paparan risiko bencana.

“Keberhasilan tata ruang itu bukan hanya diukur dari tertibnya dokumen izin lahan atau seberapa cepat aktivitas warga pulih pascabanjir. Ukuran utamanya adalah kemampuannya melindungi dan mengurangi paparan risiko bencana bagi masyarakat,” pungkas Timtim.

Banjir yang kembali terjadi di titik-titik terdampak sebelumnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Padang untuk menguji efektivitas tata ruang, infrastruktur pengendali air, dan program pemulihan pascabencana. Tanpa evaluasi berbasis data dan tindak lanjut yang terukur, penanganan berisiko terus berputar pada pola yang sama: banjir terjadi, warga dievakuasi, kemudian kawasan kembali menghadapi ancaman serupa.