Wajib Halal Oktober 2026: Syarat, Jalur Pendaftaran, dan Cara Mengajukan Sertifikat

Selain kesiapan pelaku usaha, pelaksanaan kewajiban halal membutuhkan koordinasi antarinstansi. Persoalan seperti pemutakhiran data, perizinan, akses informasi, dan kemampuan memahami prosedur perlu ditangani agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif.

Perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), Erni Juliana Al Hasanah Nasution, menekankan pentingnya dukungan nyata dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, kewajiban yang ditetapkan pemerintah harus disertai upaya untuk membantu masyarakat memenuhinya.

“Ketika negara mewajibkan, maka negara juga harus memampukan,” ujarnya.

MUI turut menyoroti pentingnya literasi halal yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk ulama dan dai. Informasi yang tepat diharapkan membantu pelaku usaha memahami kewajiban, prosedur, serta tahapan sertifikasi yang sesuai.

Bagi konsumen, sertifikasi halal memberikan informasi mengenai status kehalalan produk. Bagi pelaku usaha, kepatuhan terhadap ketentuan juga berpotensi meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka kesempatan menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, manfaat tersebut bergantung pada penerapan proses yang benar, bukan sekadar kepemilikan dokumen sertifikat.

Menjelang 18 Oktober 2026, persoalan utama bukan hanya seberapa cepat sertifikat halal diterbitkan, tetapi apakah pelaku usaha memahami kewajibannya dan memperoleh dukungan untuk memenuhinya. Upaya LPPOM Lampung, MUI, pemerintah, dan perguruan tinggi menjadi bagian dari persiapan tersebut. (udn)