Terbukti Suap Bupati Muara Enim dalam Kasus Smart Board dan Chromebook, Dua Terdakwa Divonis 2 Tahun 2 Bulan dan 2 Tahun Penjara

Palembang, tvOnenews.com – Dua terdakwa kasus suap pengadaan Smart Board dan Chromebook pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, divonis pidana penjara masing-masing selama 2 tahun 2 bulan dan 2 tahun.

Kedua terdakwa tersebut adalah Fika Nur Alawi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi (PT MSA), dan Cory Erin Hardi, staf marketing PT MSA.

Putusan dibacakan majelis hakim yang diketuai Fatimah di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, Senin (9/11/2026).

Majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi masing-masing 2 tahun 2 bulan dan 2 tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” ujar majelis hakim.

Selain pidana penjara, Fika juga dijatuhi denda Rp150 juta. Apabila tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 70 hari.

Sementara itu, Cory diwajibkan membayar denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.

Majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti memberikan suap kepada Abi Nurwardani, Edison, dan sejumlah pejabat lainnya senilai Rp13 miliar.

Selain uang, para terdakwa juga terbukti memberikan hadiah kepada Abi berupa kemeja batik seharga Rp700 ribu dan laptop senilai Rp20 juta.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut sama dengan tuntutan JPU KPK.

Atas putusan itu, baik kedua terdakwa maupun jaksa KPK menyatakan masih pikir-pikir.

JPU KPK, Eko Wahyu Prayitno, mengatakan pihaknya tetap harus melaporkan putusan tersebut kepada pimpinan meskipun vonis hakim sama dengan tuntutan jaksa.

“Tidak ada alasan. Memang sama Fika 2 tahun 2 bulan, Cory 2 tahun vonisnya. Tapi kami harus tetap lapor pimpinan,” kata Eko.

Sebelumnya, dalam sidang di PN Tipikor Palembang, Senin (19/10/2026), JPU KPK menuntut Fika dengan pidana penjara selama 2 tahun 2 bulan dan denda Rp150 juta subsider 70 hari kurungan.

Sementara itu, Cory dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp200 juta subsider 60 hari kurungan.

JPU menyatakan perbuatan kedua terdakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c.