Pemkot Yogyakarta Bentuk Tim Khusus untuk Penanganan Kasus Kekerasan di Daycare Little Aresha

Yogyakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menunjukkan komitmen seriusnya dalam menangani kasus dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha dengan membentuk tim khusus lintas instansi. 

Langkah ini diambil sebagai bentuk respon cepat sekaligus upaya memastikan perlindungan maksimal bagi korban. 

Para orang tua korban meminta kasus yang menimpa anaknya harus ditangani dan diberikan keadilan yang seadil-adilnya. 

"Kami diminta untuk bisa membersamai mereka," ucap Hasto Wardoyo, Walikota Yogyakarta seusai bertemu dan mendengarkan keluh kesah para orang tua korban di rumah dinasnya, Minggu (26/4/2026). 

Mantan Bupati Kulon Progo menuturkan, tim khusus dibentuk akan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan konsultan hukum. Tim ini bertugas menampung semua laporan yang disampaikan oleh para orang tua korban. 

"Catatan ini nantinya saya kira menjadi bahan masukan untuk proses hukum selanjutnya. Betul-betul riil antara dokumen yang ada dengan data yang ada di lapangan," tutur Hasto. 

Sebab menurut kabar yang beredar, pemilik Daycare Little Aresha merupakan seorang aparat penegak hukum. Meski hingga kini, kabar tersebut belum terkonfirmasi kebenarannya. 

"Saya belum tahu (kebenarannya). Tadi laporan dari orang tua murid saja yang menyebut ini, menyebut itu, tapi saya kira butuh data yang konkret," kata Hasto.

Akan tetapi, ia mengaku sebelumnya telah menjalin komunikasi dengan kepolisian terkait penanganan kasus ini. 

"Kami kemarin sudah komunikasi dengan Pak Kapolres, kalau ada data-data yang ada di kepolisian mungkin yang bisa di-share, kami di-share untuk melihat struktur organisasi yang ada di barang bukti," ujarnya.

"Yang jelas, masyarakat kami, anak-anak kami yang mendapatkan suatu perlakuan tidak pas, saya kira kita harus menegakkan keadilan sebaik-baiknya," imbuh Hasto. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari para orang tua korban, mantan Kepala BKKBN RI ini juga mendapatkan informasi adanya unsur dugaan penipuan yang dilakukan oleh pihak daycare. 

"Tadi, informasi dari orang tua, ada yang menipu informasi, menipu pengumuman publik dan sebagainya. Itu dicatat oleh konsultan hukum untuk menjadi bahan masukan. Mestinya hal-hal yang sifatnya ada unsur penipuan begitu diperhitungkan," tutur Hasto.