Kepesertaan BPJS Kesehatan 22 Ribu Warga Sleman Dinonaktifkan Pemerintah Pusat

Sleman, tvOnenews.com - Sekitar 22 ribu kepersetaan BPJS Kesehatan warga di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta dinonaktifkan oleh pemerintah pusat per 1 November 2026. Kebijakan tersebut merupakan dampak pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat yang berpengaruh terhadap Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penonaktifan tersebut memicu keresahan warga di wilayah tersebut hingga berujung viral di media sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Wawan Widiantoro menjelaskan penonaktifan dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data desil kesejahteraan oleh pemerintah pusat. Meski demikian, ia mengimbau warganya agar tidak perlu resah atas hal tersebut. "Terkait penonaktifan 22.866 kepesertaan BPJS Kesehatan (PBI APBN) di Kabupaten Sleman yang dinonaktifkan, tidak usah panik, tidak usah resah," katanya ditemui di kantornya, Selasa (3/11/2026). Atas kejadian tersebut, Dinsos Kabupaten Sleman meminta masyarakat agar aktif melakukan pengecekan. Bila terdampak penonaktifan, pihaknya berupaya membantu warga yang kepesertaan BPJS PBI-nya dinonaktifkan melalui pengajuan reaktivasi atau pengaktifan kembali. "Sering-sering mengecek keaktifan kepesertaan BPJS-nya. Jangan sampai nanti pada saat digunakan di rumah sakit atau pas butuh baru dicek. Saya minta masyarakat segera saja ke BPJS langsung, bisa ke Dinas Sosial atau kalurahan untuk diusulkan diaktifkan kembali," tutur Wawan. Akan tetapi, proses reaktivasi tetap akan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing warga, salah satunya punya penyakit kronis. Sebab, keterbatasan kuota dan anggaran membuat pemerintah kabupaten perlu menentukan skala prioritas bantuan. "Kami minta ke BPJS untuk yang urgent-urgent baik itu hemodialisis dan kedaruratan yang sudah masuk rumah sakit, diaktifkannya kalau bisa secepatnya. Biasanya 2x24 jam sudah aktif maksimal," ucapnya. Kemudian bagi masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan lantaran kesejahteraannya dianggap sudah mampu, Wawan memohon yang bersangkutan beralih kepesertaan BPJS Kesehatannya secara mandiri atau melakukan pembayaran secara individu. "Kami mohon untuk berubah menjadi pembayaran mandiri. Agar apa? Agar haknya ini bisa digunakan oleh warga lain yang lebih membutuhkan," ungkap Wawan. Meski ada penonaktifan tersebut, pemerintah pusat disebutnya juga kembali merekrut 22.865 warga Sleman yang sebelumnya tidak terjamin BPJS Kesehatan dari APBN. "Kalau yang dinonaktifkan tadi 22.866. Sekarang yang diaktifkan itu 22.865. Jadi hanya tinggal 1 yang tidak ter-cover kembali, walaupun orangnya bisa berbeda-beda ya. Karena apa? Karena dinamika data. Yang tadinya tidak mampu sudah dianggap mampu dan lain sebagainya, atau meninggal diganti yang lain," terang Wawan. (Scp)

Kepesertaan BPJS Kesehatan 22 Ribu Warga Sleman Dinonaktifkan Pemerintah Pusat

Berita Terkait

Usut Dugaan Pelecehan Seksual Nakes oleh Pasien di RS, Polsek Sewon Periksa 2 Saksi

Cek Jadwal KRL Rute Jogja-Solo Hari Ini Rabu 4 November 2026

Pamerkan 25 Karya Seni, “Ikhtiar Menitipkan Harapan” Ajak Pengunjung Selami Berbagai Pengalaman Hidup Lewat Ekspresi Visual

14 Pendaki Gunung Merapi Dipulangkan, 11 Orang Akui Terhubung Medsos Open Trip Ilegal

Topik Terkait

Bpjs Kesehatan Non Aktif

Sleman

Yogyakarta

Saksikan Juga

Prancis Tak Baik-Baik Saja, Utang Menggunung hingga Rp71.901 Triliun

Kepala BGN Peringatkan SPPG, Pelanggaran Bisa Berujung Penutupan Permanen

Di Balik Kasus Mutilasi Madiun, Polisi Soroti Kecerdasan Tersangka Dwi Bagus

Dewan Pers Anugerahkan Penghargaan Tokoh Pers 2026 kepada Karni Ilyas

Tak Penuhi Panggilan KPK, Nusron Wahid Ternyata ke Singapura dan Malaysia

Prabowo Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Bahas Akses Keuangan Daerah

Viral

Yogyakarta

Surabaya

Viral

Karhutla

Jawa Tengah