Momen Tak Biasa saat Sri Sultan Hamengku Buwono X Duduk Bersila di Hadapan Massa Aksi di Yogyakarta

Yogyakarta, tvOnenews.com - Momen menarik terjadi saat Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui massa aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil.

Tak seperti pertemuan formal pada umumnya, Raja Keraton Yogyakarta tersebut terlihat duduk bersila dihadapan para demonstran. 

Sikap Sri Sultan tersebut menjadi perhatian di tengah berlangsungnya aksi unjuk rasa bertepatan momentum Hari Pahlawan yang berlangsung di Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026).

Sri Sultan duduk bersila didampingi jajarannya. Tampak juga Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo dan Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga.

Dalam aksinya ini, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan mulai dari eksistensi Jaga Warga, proyek Stadion Mandala Krida, aksi premanisme, kenaikan upah buruh hingga aspirasi ojek online (ojol).

"Kami meminta pengaturan gubernur terkait Jaga Warga agar segera dicabut. Itu satu. Yang kedua, kami meminta peraturan gubernur terkait pelarangan aksi (demonstrasi) di sumbu filosofi itu segera dicabut," ujar perwakilan massa aksi.

"Tetapkan upah buruh di DIY sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Segera tindak lanjuti Mandala Krida, Hentikan seluruh kriminalisasi terhadap masyarakat, ojol dan mahasiswa. Jadi, itu lima tuntutan yang kami sampaikan," sambung massa aksi.

Di lokasi, Sri Sultan menjawab beberapa tuntutan dimulai dari persoalan mengenai keberadaan Jaga Warga dan akan mempertimbangkannya lantaran berkaitan dengan keamanan warga.

"Kami pertimbangkan kembali, akan kami sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Karena apa ? Karena itu sebetulnya untuk menjaga keamanan warga. Warga itu menghadapi masalah tidak hanya menyampaikan aspirasi, tapi disana masyarakat itu ada masalah narkoba, masalah kenakalan-kenalan yang ada dan sebagainya," tutur Sultan.

Sultan kemudian merespon terkait isu Stadion Mandala Krida. Ia memulainya dengan menerangkan duduk perkara kasus korupsi proyek renovasi stadion yang menghambat proyek lantaran statusnya sebagai objek hukum.

"Tapi di awal bulan September 2026, karena sudah inkrah, KPK memberitahu kami. Silakan kalau mau membangun. Nah disini tim dari Erick Thohir dari Menteri Pemuda dan Olahraga itu sudah melakukan survei," terang Sultan.