- Tim tvOne - Sri Cahyani Putri
Hakim Vonis Kepala Sekolah Daycare Little Aresha 5 Tahun Bui, Tak Ada Restitusi
Yogyakarta, tvOnenews.com - Majelis hakim menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada kepala sekolah daycare Little Aresha, Anita Palupy Indahsari dalam perkara kekerasan dan penelantaran terhadap anak di tempat penitipan anak tersebut. Terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp510.000.000.
Perkara nomor 196/Pid.Sus/2026/PN Yyk dibacakan dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam perkara ini, ketua majelis hakim Sunaryanto menyatakan terdakwa Anita Palupy Indahsari alias Nita binti Heru Nomo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum. Oleh karena itu, hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
Akan tetapi, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin dan turut serta menempatkan, membiarkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran yang dilakukan secara berlanjut, dan turut serta membiarkan dilakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu ketiga pertama dan ketiga kedua.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp510.000.000 yang harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap," kata hakim dalam amar putusan tersebut.
Jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, lanjut Sunaryanto, kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa atas izin ketua pengadilan negeri dengan bantuan kantor lelang negara untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
Apabila penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka pidana denda diganti dengan pidana penjara pengganti selama 141 hari.
"Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Serta, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan," ucap Sunaryanto.
Adapun, vonis tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim lantaran perbuatan terdakwa yang mengikuti perintah Diyah Kusumastuti dan membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak-anak yang diasuh mengakibatkan anak-anak yang diasuh menjadi korban dan mengalami trauma fisik dan psikis. Selain itu, perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
Di sisi lain, keputusan majelis hakim yang menjadi sorotan publik adalah tidak adanya restitusi bagi korban. Dengan tidak dibebankannya restitusi kepada terdakwa, para korban tidak memperoleh pembayaran ganti rugi melalui putusan perkara tersebut.
"Oleh karena terdakwa menurut majelis hakim keadaannya tidak layak untuk dibebani restitusi, sehingga terdakwa dibebaskan dari pembayaran restitusi sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum," ujar Sunaryanto.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan permohonan restitusi untuk 83 korban kepada majelis hakim akibat peristiwa pidana ini sebesar Rp2.175.277.183, dimana laporan penilaian restitusi tersebut untuk 32 tersangka termasuk Anita Palupy Indahsari.
Majelis hakim mengatakan, pembebasan restitusi ini turut mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa adalah kepala sekolah yang digaji oleh yayasan.
Pengelolaan uang SPP dan lain-lainnya semua dikelola oleh yayasan di bawah pimpinan Diyah Kusumastuti melalui rekening pribadinya. Sehingga yang menikmati pengelolaan tersebut adalah Diyah Kusumastuti.
Dengan kedudukan sebagai kepala sekolah yang hanya digaji sejumlah Rp3.000.000 dengan beban ekonomi menghidupi anak dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
Dalam persidangan, hakim memberikan waktu bagi terdakwa untuk menanggapi vonis ini. Terdakwa kemudian meresponnya dengan berpikir-pikir dulu.
"Saya mau pikir-pikir dulu," ucap Anita.
Respon serupa juga turut disampaikan oleh JPU yang menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. (Scp)