Di Depan Wakil Ketua KPK, Sri Sultan HB X Ingatkan ASN untuk Tidak Korupsi

Yogyakarta, DIY – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan tidak akan memberikan keringanan ataupun dukungan dalam bentuk apapun kepada oknum yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini karena korupsi memperlambat pembangunan, menimbulkan ketidakefisienan, juga meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan umum.  

Sri Sultan mengatakan hal demikian saat mengikuti rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi DIY bersama KPK RI, Kamis (30/6/2022) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nurul Ghufron hadir langsung pada rapat yang juga diikuti oleh Forkopimda DIY, Ketua DPRD DIY beserta para kepala OPD di lingkungan Pemda DIY.

Menurutnya, dari sisi politis pun, korupsi memberikan ancaman besar bagi warga negara karena hanya menguntungkan oknum tertentu dan pasti merugikan negara dan rakyat, bersifat sistemik, massif, terstruktur dan terorganisir, serta berskala luas. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang setara dengan terorisme yang menuntut penanganan dan pencegahan yang luar biasa pula. 

Korupsi yang dilakukan oleh satu oknum saja sudah sangat merugikan dan memangkas hal masyarakat luas untuk sejahtera.  Semakin luar biasa dampaknya apabila korupsi dilakukan terstruktur, maka kerugian negara serta kesengsaraan rakyat tentu tidak bisa dihindari.  

“Seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan bahaya laten korupsi dan pencegahannya. Korupsi mengikis kemampuan institusi pemerintah, karena pengabaian prosedur, pengurasan sumberdaya, dan pejabat diangkat bukan karena prestasi. Korupsi mendelegitimasi pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi, terutama trust dan toleransi, sehingga menghambat proses demokrasi dan penyelenggaraan good governance,” jelas Sri Sultan. 

Gubernur DIY tersebut berharap pemahaman dan edukasi pencegahan korupsi diintensifkan dan diintegrasikan secara multisektor dan multisegmen sejak usia dini. Hal ini sebagai upaya preventif agar negara dapat dikelola secara bersih dan bermartabat.