Bakal Panggil Bappebti hingga Zulhas Bahas Bursa Kripto, Ombudsman: Ada Maladministrasi

Jakarta - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengungkapkan pihaknya telah menemukan tiga dugaan maladministrasi dalam pembentukan bursa kripto. 

Yang mana Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia menargetkan pembukaan bursa kripto di Indonesia pada bulan Juni 2023 mendatang.

Ombudsman menerima laporan dari perusahaan calon bursa berjangka kripto yang bernama PT. Digital Future Exchange (PT DFX), terkait dengan proses pendaftaran dan perizinan di Bahan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Diketahui dugaan maladministrasi yang pertama adalah pendundaan yang terllau berlarut sehingga tidak asa kejelasan terkait status perizinan izin usaha Bursa Berjangka (IUBB) PT DFX.

"Kedua, dugaan penyimpangan prosedur ketidakjelasan prosedur perizinan Izin Usaha Bursa Berjangka (IUBB) PT Digital Future Exchange," ujar Yeka melalui acara konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Kuningan,  Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2023).

Selanjutnya dugaan maladministrasi ketiga adalah penyalahgunaan wewenang menggunakan kewenangan guna menerapkan prosedur yang tak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Menurut Yeka, pendalaman dugaan maladministrasi ini tengah dilakukan Ombudsman, dan menurutnya pihaknya telah memeriksa berbagai pihak mulai dari Bappepti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Asosiasi Pedagang Kripto, sampai Kementerian Keuangan (Kemenkeu)