Dukung Penghapusan Kredit Macet 6 Juta Petani, Nelayan hingga UMKM, Kadin Indonesia Siap Bentuk Satgas Penyelesaian Utang UMKM

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024 – 2029 Anindya Bakrie menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapuskan kredit macet untuk sekitar 6 juta petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk mendukung rencana penghapusan utang dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang akan dirilis tersebut, Kadin Indonesia mengaku akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) penyelesaian utang UMKM. Penerbitan Perpres penghapusan kredit macet tersebut disampaikan Penasihat Ekonomi Presiden sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo dalam “Dialog Ekonomi Kadin Bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia” di Menara Kadin Indonesia lantai 29, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024). Menanggapi rencana penghapusan kredit macet tersebut, Anindya Bakrie menyatakan Kadin Indonesia mendukung dan juga siap bekerja sama dengan Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Hukum. Kadin Indonesia akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Utang UMKM. “Tugas utama Kadin adalah memfasilitasi bantuan dari sisi legal dan akses perbankan agar proses penyelesaian utang UMKM di perbankan dapat berjalan lancar. Dan ke depan, harapan kami agar UMKM – UMKM dapat tumbuh dan bangkit kembali.” Demikian Anindya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/10/2024). Anindya Bakrie menambahkan, kebijakan itu adalah bukti nyata komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM demi mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Apalagi, penghapusan kredit macet itu tentu akan menggerakkan ekonomi nasional. “Sudah lama mereka itu tidak mendapatkan kredit bank, dan umumnya dari bank BUMN. Akibatnya, banyak petani yang terjebak dan terbelit utang pinjol (pinjaman online) yang terus menggulung mereka. Dengan hapus tagih itu mereka menjadi bankable, bisa kembali mendapatkan kredit bank,” jelas Anindya Bakrie. Dasar Hukum Dari sisi aturan, kebijakan hapus tagih sebenarnya telah tertuang pada UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Namun, implementasinya diperlukan peraturan pelaksanaan yang antara lain untuk menentukan kriteria nasabah yang bisa dihapus tagih. Peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan tersebut adalah dalam Peraturan Presiden (Perpres). Menteri Hukum Supratman Andi Agtas diketahui mempersiapkan Perpres itu. “Kita berharap, pada tahap berikut, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan hapus tagih utang usaha mikro dan ultra mikro yang selama ini dihapusbukukan, tapi belum dihapus tagih. Ada sekitar 63 juta UMKM (97 persen dari UMKM) di Indonesia. Jika utang mereka juga diputihkan, UMKM yang dalam dua tahun ini mengalami kontraksi akan bangkit. Ekonomi Indonesia akan bergerak menuju pertumbuhan 8 persen setahun,” pungkas Anindya Bakrie. (hsb)

Dukung Penghapusan Kredit Macet 6 Juta Petani, Nelayan hingga UMKM, Kadin Indonesia Siap Bentuk Satgas Penyelesaian Utang UMKM

Berita Terkait

Ramai soal Pilpres 2029, Pengamat Sebut PDIP Bisa Mainkan ‘Kartu Truf’ Megawati

Pramono Sebut RS Sumber Waras Bakal Jadi RS Internasional untuk Kanker-Jantung

Hashim Ungkap Kemarahan Prabowo Terkait MSCI: Mencoreng Kehormatan Negara

MBG Diprediksi Ambruk, Prabowo Justru Minta Semua Video Kritik Dikumpulkan

Topik Terkait

Kredit Macet

Presiden

Prabowo

Kadin Indonesia

Ketua Umum

Anindya Bakrie

Perpres

Saksikan Juga

Cara Unik dan Kreatif Warga Kulonprogo Sambut Ramadan

WN Malaysia di NTB Ditelantarkan Suami Hingga Merasakan Kemiskinan Ekstrem

Warga Tapateng Tinggalkan Kampung Usai Banjir Bandang

Nestapa, Korban Longsor Bandung Barat Sambut Ramadan

Ribuan Makam di TPU Semper Jakut Terendam Banjir

Selfie di Tepi Waduk, 3 Anak SD di Lamongan Terpeleset & Tenggelam

Viral

Bri

Emas

Pertamina

Harga Emas

Bbri