Warga Dadap Terancam Tak Punya Hak Tanah, Ombudsman Surati Nusron Wahid untuk Investigasi: Ada Ketimpangan

Jakarta, tvOnenews.com - Ombudsman Republik Indonesia berencana mengirim surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, guna meminta penyelidikan terkait persoalan hak atas tanah di Kampung Baru Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Hal itu dilakukan setelah Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengadakan pertemuan dengan ratusan warga Kampung Baru Dadap pada Rabu (28/5/2025). Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan bahwa sebagian dari mereka kesulitan memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT). Permasalahan ini menjadi perhatian Ombudsman karena diduga mencerminkan ketimpangan pelayanan publik. Banyak warga yang telah tinggal di lokasi itu selama puluhan tahun belum memiliki kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati. "Dari hasil pertemuan ini, Ombudsman akan berkirim surat ke Menteri ATR/BPN untuk melakukan investigasi. Ombudsman mendukung Kementerian ATR/BPN untuk melakukan investigasi dengan sebaik-baiknya," ucap Yeka, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (29/5/2025). Warga mengaku sudah menempati Kampung Baru Dadap sejak 1975. Namun hingga kini mereka belum berhasil mengajukan permohonan SKT kepada kantor pertanahan setempat. Padahal, berdasarkan penelusuran melalui platform BHUMI milik ATR/BPN, ditemukan sejumlah bidang tanah di kawasan itu yang telah memiliki status Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan berdasarkan Nomor Induk Bidang (NIB). "Dari sisi pelayanan publik ini jelas timpang. Ada warga yang bisa memiliki SHM, tapi kenapa ada warga yang tidak bisa mengurus SKT," ujar Yeka. Oleh karena itu, Yeka meminta semua pihak ikut mengawal persoalan ini agar masyarakat mendapatkan haknya secara adil. Dengan adanya forum rembuk yang difasilitasi Ombudsman, Yeka berharap semua pihak dapat menemukan solusi terbaik. "Ini adalah bentuk keseriusan Ombudsman RI dalam mengawasi pelayanan publik," tegasnya. Kampung Baru Dadap dihuni sekitar 6.500 jiwa, mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Meski telah beberapa kali mengajukan pendaftaran tanah, mayoritas warga hingga kini belum memperoleh kejelasan hukum atas lahan tempat tinggal mereka. Permasalahan memprihatinkan ini membutuhkan keterlibatan lembaga pengawas untuk mendorong transparansi dan keadilan dalam urusan pertanahan. Ombudsman berharap dengan keterlibatan Kementerian ATR/BPN, persoalan tanah yang menahun ini bisa segera dituntaskan. (ant/rpi)

Warga Dadap Terancam Tak Punya Hak Tanah, Ombudsman Surati Nusron Wahid untuk Investigasi: Ada Ketimpangan

Berita Terkait

Minta Audiensi dengan DPR RI, Pekerja Penggilingan Padi Pakuhaji: Kesulitan Pasokan Gabah

Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

Perluas Hunian Layak, Pemkot Tangerang Percepat Perbaikan 100 RTLH Prioritas

DPR Semprot Pigai Terkait Nasib Nenek Saudah: Apa Fungsi Didirikannya Kementerian HAM?

Topik Terkait

Kampung Baru Dadap

Dadap

Tangerang

Ombudsman

Kementerian Atrbpn

Nusron Wahid

Saksikan Juga

Ujian Sains Berujung Maut, Siswa SMP di Siak Tewas Kena Senapan Rakitan

Warga Bangkalan Diringkus Atas Kepemilikan Senpi Ilegal

Pemerintah Pastikan Biaya Haji Turun Rp2 Juta

Sejumlah Barang Bukti Disita dari Kantor Kementerian PU

Upaya Mediasi Kasus Dugaan Penistaan Agama, Pandji Minta Maaf

TNI Gugur di Lebanon, RI Desak Otoritas Israel Tanggung Jawab

Viral

Bri

Bbri

Emas

Harga Emas

Purbaya Yudhi Sadewa