RKP 2026 Fokus pada Kedaulatan Pangan dan Energi, RI Targetkan Ekonomi Tumbuh 6,3%

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas resmi menetapkan tema besar Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, yakni "Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema ini dicanangkan untuk menjawab tantangan pembangunan nasional ke depan serta merespons aspirasi publik. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan, RKP 2026 dipatok ambisius: pertumbuhan ekonomi ditargetkan di kisaran 5,8% hingga 6,3%. “Terdapat tiga program prioritas utama dalam RKP 2026, yang semuanya dirancang konkret, terukur, dan berdampak bagi seluruh wilayah Indonesia,” kata Rachmat saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (3/7/2025). Meneguhkan Kedaulatan Pangan, Energi, dan Air Prioritas pertama dalam RKP 2026 adalah kemandirian nasional lewat penguatan sektor pangan, energi, dan air. Pemerintah akan mengoptimalkan peran Bulog dan pengembangan lumbung pangan nasional (food estate) sebagai langkah strategis. Di sektor energi, fokus diarahkan pada: Peningkatan bauran etanol dan biodiesel Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) Sementara sektor air akan diperkuat dengan sistem SPAM terintegrasi dari hulu ke hilir, serta program pengolahan sampah yang merupakan bagian dari directives Presiden. Produktivitas Ekonomi Lewat Hilirisasi dan Digitalisasi Program prioritas kedua mencakup percepatan ekonomi melalui: Hilirisasi sumber daya alam (SDA) oleh entitas milik negara Transformasi digital sektor ekonomi dan layanan publik Penguatan daya saing nasional Rachmat juga menyebutkan pentingnya reformasi regulasi, sistem pendidikan dan kesehatan, serta pertahanan semesta sebagai pondasi. Pemerintah turut mengandalkan entitas strategis seperti Danantara sebagai katalis investasi, dan akan meluncurkan program pengentasan kemiskinan, termasuk pembangunan 3 juta rumah rakyat, digitalisasi bantuan sosial, serta pemberdayaan koperasi desa Merah Putih. Inklusivitas: Tak Ada Warga yang Tertinggal Prioritas terakhir menyasar aspek keadilan sosial dan inklusivitas pembangunan. “Kami ingin menjamin tidak ada satu pun warga yang tertinggal di belakang. Inklusivitas bukan hanya jargon, tapi fondasi dari keadilan pembangunan,” tegas Rachmat. Langkah ini akan mencakup perlindungan kelompok rentan, perluasan akses terhadap layanan dasar, dan distribusi pertumbuhan yang merata antarwilayah. Butuh Investasi Raksasa Rp 8.297 Triliun Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 6,3% di 2026, pemerintah memperkirakan diperlukan investasi senilai Rp 8.297 triliun. Angka ini akan didorong dari sektor publik, swasta, dan kemitraan strategis dalam maupun luar negeri. (nsp)

RKP 2026 Fokus pada Kedaulatan Pangan dan Energi, RI Targetkan Ekonomi Tumbuh 6,3%

Berita Terkait

Komisi VII DPR RI Tekankan Pentingnya Nilai Tambah di Sektor Karet

Tampil di WEF Davos 2026, Telkomsel Tegaskan Peran Strategis dalam Transformasi Digital Nasional

Tak Cuma Melon, Viva Yoga Bidik Hilirisasi Nasional hingga Ekspor di 154 Kawasan Transmigrasi

Gen Z Digenjot Masuk Gig Economy, Pemerintah Siapkan Mesin Baru Ekonomi Digital

Topik Terkait

Rkp 2026

Kedaulatan Pangan Dan Energi

Bappenas

Pertumbuhan Ekonomi 2026

Hilirisasi

Transformasi Digital

Saksikan Juga

Gegara Tersinggung, Adik Tega Bunuh Kakak Ipar dengan Sadis!

Terjaring Penertiban PKL, Pedagang Sate di Malioboro Tantrum!

Menolak Masuk Dewan Perdamaian Trump, Kini China Tuntut Keadilan Warga Palestina

Bhabinkamtibmas dan Babinsa Memohon Maaf atas Tuduhan Terhadap Pedagang Es 'Spons'

Debt Collector di Jombang jadi Korban Pembacokan OTK

Jalur Lembah Anai Masih dalam Proses Perbaikan Pascabencana

Viral

Bri

Pertamina

Bbri

Emas

Antam