Road to JFSS 2026, Kadin dan Pemerintah Sepakat Jaga Ketahanan Pangan di Tengah Geopolitik Global

Jakarta, tvOnenews.com - Ketahanan pangan kembali menjadi isu strategis di tengah geopolitik global yang tak menentu, lonjakan harga pangan, dan gangguan rantai pasok dunia.

Pemerintah menegaskan bahwa kemandirian pangan bukan sekadar ambisi ekonomi, melainkan syarat utama menjaga kedaulatan bangsa agar tidak tersandera impor.

Pesan itu mengemuka dalam forum Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026 bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Forum tersebut menjadi pembuka menuju puncak JFSS yang dijadwalkan berlangsung pada 20–21 Mei 2026.

Kegiatan yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Katadata ini merespons kompleksitas global yang kian mengancam sistem pangan, mulai dari krisis energi, rivalitas geopolitik, hingga dampak perubahan iklim yang memukul produksi pertanian di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan urgensi kemandirian pangan sebagai tameng ekonomi nasional.

“Maka dari itu, Indonesia harus mandiri secara pangan agar memiliki resiliensi dalam menghadapi krisis apa pun,” ujar Airlangga.

Pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai prioritas nasional. Airlangga mencatat produksi beras nasional pada 2025 tembus 34,71 juta ton, dengan kenaikan 3,52 juta ton—salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah.

Meski inflasi pangan mencapai 6,21 persen, indikator kesejahteraan petani ikut terdongkrak lewat kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah juga memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dukungan APBN Rp335 triliun.

Airlangga tak luput menyoal ancaman perubahan iklim. Fenomena El Nino dan La Nina pada 2024 disebutnya menurunkan produksi padi hingga 4 juta ton. Pemerintah kini mengembangkan food estate berbasis modern farming sebagai lumbung pangan dan energi di masa depan.

Airlangga menekankan bahwa ketahanan pangan membutuhkan kerja lintas sektor.

“Inisiatif Inclusive Closed Loop System Kadin sangat baik dan dapat diterapkan di 80 ribu desa untuk mendukung program MBG,” ujarnya.

Kemudian, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan JFSS 2026, yang telah berlangsung sejak era Presiden SBY hingga Presiden Prabowo.

“Kadin selalu ingin berpartisipasi bersama pemerintah dalam ketahanan pangan. Salah satunya melalui program MBG, di mana sekitar 1.000 dari target 30.000 SPPG atau dapur telah melibatkan partisipasi Kadin,” ujar Anindya.

Kadin menilai sistem closed-loop berpotensi diperluas ke hortikultura dan komoditas pangan lain, termasuk melalui jaringan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih.

Ia menegaskan fokus ke depan adalah memperkuat sektor pangan dan mangan demi peningkatan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, Anin menekankan penyusunan roadmap yang konkret dan terukur.

JFSS 2026, katanya, tidak boleh berakhir sebagai forum diskusi belaka, tetapi harus melahirkan aksi nyata bagi ketahanan pangan nasional.

Staf Khusus Menteri Pertanian, Sam Herodian, menyebut percepatan swasembada pangan menjadi bukti keseriusan pemerintah.

“Presiden sejak awal menargetkan swasembada pangan dalam empat tahun, kemudian dipercepat menjadi tiga tahun, bahkan satu tahun,” ujar Sam.

Menurutnya, percepatan itu terjadi lewat deregulasi, penyederhanaan izin, pembiayaan, hingga pembentukan task force lintas kementerian dan lembaga.

“Ketahanan pangan tidak cukup hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut efisiensi, distribusi, harga yang adil bagi petani, serta kepastian pasar,” katanya.

Lalu, Direktur Jenderal AHU Kementerian Hukum, Widodo, menilai aspek hukum menjadi fondasi ketahanan pangan.

“Ketahanan pangan hanya bisa terwujud jika didukung kepastian hukum yang kuat, mulai dari hulu hingga hilir,” ujar dia.

Widodo menekankan pentingnya instrumen seperti jaminan fidusia dan kekayaan intelektual sebagai kolateral pembiayaan sektor pertanian.

“Produk pertanian, hasil riset benih, hingga merek kolektif harus bisa diberdayakan sebagai aset ekonomi yang memiliki kepastian hukum,” katanya.

Lewat Road to JFSS 2026, pemerintah dan dunia usaha meneguhkan kolaborasi untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi menuju terwujudnya Indonesia Incorporated. Forum ini menjadi ruang strategis merumuskan solusi konkret di tengah tantangan global yang kian berat. (agr/rpi)