Rupiah Hampir Tembus Rp17.000 per Dolar AS, Jadi Ujian Kredibilitas Kebijakan Ekonomi Nasional

Ada anggapan lama bahwa rupiah melemah dapat menguntungkan ekspor. Namun, dalam struktur ekonomi Indonesia saat ini, depresiasi tajam justru sering membawa dampak negatif yang lebih cepat terasa.

Pertama, inflasi impor. Industri yang bergantung pada bahan baku impor, seperti farmasi, baja, dan kosmetik, menghadapi kenaikan biaya produksi yang berpotensi diteruskan ke harga konsumen.

Kedua, biaya pembiayaan negara dan swasta. Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sempat menyentuh sekitar 6,33 persen, tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan yield berisiko mempersempit ruang belanja produktif pemerintah.

Ketiga, tekanan terhadap stabilitas fiskal. Pelemahan rupiah meningkatkan beban subsidi energi dan kewajiban utang valas, yang pada akhirnya bisa memperbesar defisit anggaran.

Dari sisi moneter, survei ekonom memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75 persen demi menjaga stabilitas nilai tukar. Langkah ini sejalan dengan pendekatan pro-pertumbuhan yang menempatkan stabilitas makro sebagai fondasi utama ekspansi ekonomi.

Sejumlah langkah strategis dinilai penting untuk menjaga kredibilitas kebijakan di tengah tekanan rupiah:

• Menjaga jangkar fiskal dengan tetap disiplin pada batas defisit 3 persen PDB sebagai fondasi kepercayaan investor.

• Memperkuat komunikasi kebijakan, agar pasar memahami arah pembiayaan dan prioritas belanja pemerintah secara transparan.

• Mengoptimalkan cadangan devisa yang pada akhir Desember 2025 tercatat sekitar 156,5 miliar dolar AS, cukup untuk membiayai impor dan kewajiban eksternal beberapa bulan ke depan.

• Mendorong penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) di sektor korporasi agar tekanan permintaan dolar tidak bersifat reaktif dan berlebihan.

• Memperkuat koordinasi KSSK, agar stabilisasi pasar keuangan berjalan seiring dengan dukungan terhadap sektor riil.

Kesimpulannya, episode rupiah yang mendekati Rp17.000 per dolar AS menjadi ujian nyata bagi kredibilitas kebijakan ekonomi nasional. Respons yang dibutuhkan bukan langkah dramatis, melainkan kebijakan yang konsisten, terukur, dan berbasis kepercayaan. Dengan stabilitas makro yang terjaga, target pertumbuhan ekonomi 2026 tetap memiliki landasan yang kuat untuk diwujudkan. (ant/nsp)