Menteri PKP Dorong Papua Barat Daya Percepat Bedah Rumah dan KUR Perumahan

Sorong, tvOnenews.com – Pemerintah pusat terus memperkuat program perumahan nasional guna memastikan seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu membahas percepatan sejumlah program strategis, mulai dari bantuan rumah layak huni hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, dalam audiensi di Kantor Kementerian PKP, Jumat (23/1/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menyinergikan kebijakan pusat dan daerah agar program perumahan dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia yang masih menghadapi tantangan keterbatasan hunian layak.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, terdapat sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan melalui Kementerian PKP. Salah satunya adalah penataan kawasan kumuh melalui peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Selain penataan kawasan kumuh, ada juga program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau bedah rumah. Program ini akan dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua Barat Daya,” ujar Maruarar dalam keterangannya.

Ia menegaskan, pemerintah pusat tidak membedakan wilayah dalam pemberian program perumahan. Seluruh daerah berhak memperoleh manfaat yang sama sesuai dengan arahan Presiden.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, semua kabupaten dan kota di Indonesia mendapat program ini, termasuk Papua Barat Daya,” tegasnya.

Selain bantuan rumah layak huni, Kementerian PKP juga mengandalkan KUR Perumahan sebagai salah satu instrumen utama untuk mendorong pembangunan sektor perumahan nasional. Program ini resmi diluncurkan pada Oktober 2025 untuk mendukung target pembangunan tiga juta rumah.

Menurut Maruarar, KUR Perumahan merupakan skema pembiayaan yang memberikan kredit modal kerja maupun investasi kepada pelaku UMKM di ekosistem perumahan, seperti pengembang kecil, toko bangunan, kontraktor, hingga individu yang ingin membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang menunjang aktivitas usaha.

“KUR Perumahan merupakan program pertama di Indonesia yang melibatkan tiga kementerian sekaligus, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PKP,” jelasnya.

Ia menambahkan, tujuan utama KUR Perumahan antara lain:

• Mengembangkan sektor perumahan berbasis UMKM

• Mendukung target pembangunan tiga juta rumah nasional

• Memperluas akses pembiayaan, baik dari sisi penyediaan maupun permintaan perumahan

Dengan dukungan pembiayaan tersebut, pemerintah berharap ekosistem perumahan semakin tumbuh dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memastikan Papua Barat Daya dapat segera mengakses program-program tersebut, Menteri PKP meminta pemerintah provinsi menyiapkan seluruh persyaratan administratif, termasuk data wilayah sasaran dan calon penerima manfaat. Kelengkapan data dinilai krusial agar program dapat segera dieksekusi di lapangan.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengapresiasi audiensi bersama Menteri PKP dan jajaran. Ia menyebut pertemuan tersebut memberikan banyak informasi penting terkait arah kebijakan pemerintah pusat di sektor perumahan.

“Dalam pertemuan tadi, kami mendapatkan banyak informasi penting terkait program perumahan dan komitmen pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang kurang beruntung,” ujar Elisa.

Ia optimistis Papua Barat Daya akan memperoleh bagian dari program nasional tersebut. Pemerintah daerah, kata dia, segera menyiapkan lokasi pembangunan serta melakukan pendataan terhadap masyarakat yang layak menerima bantuan perumahan.

“Kami akan mempersiapkan lokasi serta mendata masyarakat yang layak menerima bantuan. Setelah itu kami akan kembali bertemu Menteri untuk mempresentasikan kebutuhan dan kesiapan Papua Barat Daya,” katanya.

Elisa berharap, meskipun program bantuan perumahan bersifat nasional, Papua Barat Daya dapat menjadi salah satu daerah prioritas penerima manfaat, mengingat masih tingginya kebutuhan hunian layak di sejumlah wilayah, khususnya di kawasan pesisir dan permukiman berkembang.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan perumahan, sekaligus memperkuat sektor ekonomi lokal melalui dukungan pembiayaan berbasis UMKM di sektor perumahan. (ant/nsp)