- Antara
Korban PHK Sritex Bakal Direkrut BUMN Tekstil, Ini Secercah Harapan Baru yang Diungkap Pemerintah-DPR
"Saya kira itu kan bagian dari pemerintah untuk mengembangkan industri tekstil dari hulu, intermediate sampai ke hilir," kata Menperin di Jakarta, Selasa (20/1/2026) dikutip dari Antara.
Menurut Agus Gumiwang, kehadiran BUMN tekstil nanti juga dapat menjadi bentuk afirmasi negara bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang selama ini menghadapi tekanan berat.
"Itu kan upaya pemerintah untuk menghidupkan, memberikan sebuah afirmatif pada industri tekstil dari mulai hulu, intermediate sampai hilir," sambungnya.
Terkait kondisi perusahaan tekstil nasional, Menperin mengakui pentingnya untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap pelaku industri strategis.
Menurut Agus Gumiwang, perusahaan raksasa seperti Sritex yang sebelumnya pailit, masih punya nilai strategis bagi industri.
"Jadi kalau bisa diselamatkan dengan konsep ownership yang berbeda, itu akan bagus,” katanya.
Lebih lanjut, Menperin menyampaikan ada dana sebesar Rp100 triliun yang disiapkan melalui Danantara diharapkan mampu memacu sektor tersebut.
“Tentu pemerintah berdasarkan arahan dari Pak Presiden, menyiapkan dana sebesar Rp100 triliun itu dengan harapan bisa mengisi kekosongan di sektor TPT, dari mulai hulu, intermediate sampai ke hilir," kata Menperin.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya lagi juga sudah menyebutkan pemerintah tengah menyiapkan pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) baru khusus tekstil.
Diakui Istana bahwa upaya ini digagas setelah Sritex mengalami pailit dan menutup kegiatan operasionalnya.
Prasetyo Hadi juga membenarkan, pemerintah menyiapkan BUMN baru tersebut untuk fokus menangani masalah garmen dan tekstil Danantara.
"Berkaitan dengan kemarin kejadian yang menimpa PT Sritex. Jadi ini sedang proses, kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimana pun kita harus selamatkan dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan," kata Prasetyo saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/1/2026). (rpi)