Purbaya Kembali Buka Sidang Debottlenecking, Pajak Kapal Asing hingga Sengketa HS Code Dibedah

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, kembali memimpin sidang penyelesaian hambatan usaha atau debottlenecking yang digelar secara terbuka pada Senin (26/1/2026).

Sidang ini menjadi yang kedua sejak mekanisme tersebut diluncurkan pemerintah sebagai jalur cepat pembenahan iklim usaha nasional.

Sidang debottlenecking kali ini digelar setelah pertemuan perdana pada Selasa (23/12/2025), yang menandai langkah baru Kementerian Keuangan membuka ruang pengaduan langsung bagi pelaku usaha yang menghadapi kebuntuan regulasi dan administrasi.

Dalam sidang hari ini, Purbaya memimpin pembahasan dua persoalan utama yang dilaporkan langsung oleh pelaku usaha.

Kasus pertama melibatkan Indonesian National Shipowners Association (INSA) yang menyoroti penerapan pajak penghasilan serta pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh terhadap kapal asing yang masuk dan beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

Sementara perkara kedua berasal dari CV. Sumber Pangan, yang mengadukan perbedaan penetapan kode Harmonized System (HS) atas impor PIR Sandwich Panel—material konstruksi modern berkinerja tinggi yang terdiri dari inti busa PIR kaku diapit dua lapisan baja.

Perbedaan klasifikasi kode HS tersebut dinilai berdampak langsung terhadap beban fiskal dan kelancaran impor perusahaan.

Sidang debottlenecking ini turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian, guna memastikan penyelesaian lintas sektor dapat dilakukan secara langsung dan terkoordinasi.

Pada sidang perdana akhir tahun lalu, Purbaya menegaskan bahwa forum debottlenecking dirancang sebagai mekanisme transparan dan akuntabel, sekaligus membuka akses langsung bagi pengusaha untuk menyampaikan kendala usahanya, mulai dari perizinan hingga pembiayaan.

“Kita akan monitor terus dari waktu ke waktu dan pelapor juga bisa monitor dari waktu ke waktu ini publik kan semuanya anda juga bisa monitor dari waktu ke waktu kasusnya apa, statusnya seperti apa begitu,” ujar Purbaya saat memimpin sidang debottlenecking perdana secara terbuka.

Pemerintah membuka kanal pengaduan hambatan usaha melalui laman https://lapor.satgasp2sp.go.id/, yang dapat diakses pelaku usaha untuk melaporkan permasalahan yang dihadapi. Proses penyelesaian setiap laporan akan memakan waktu yang berbeda, bergantung pada kompleksitas persoalan.

Berdasarkan data Satgas P2SP, sejak kanal pengaduan dibuka pada 16 Desember 2025 hingga 26 Januari 2026 pukul 11.00 WIB, tercatat 63 laporan telah masuk.

Dari jumlah tersebut, 52 laporan masih dalam proses penyelesaian, empat laporan dinyatakan selesai dengan tiga di antaranya masih dalam tahap monitoring, sementara tujuh laporan dikembalikan kepada pelapor untuk perbaikan.

Melalui forum debottlenecking terbuka ini, pemerintah berharap hambatan struktural yang selama ini menghambat aktivitas usaha dapat diselesaikan lebih cepat, transparan, dan berdampak langsung pada perbaikan iklim investasi nasional. (agr/rpi)