Menkeu Purbaya Pasang Rem Fiskal MBG, Anggaran Akan Disisir Demi Cegah Defisit APBN 2026 Melebar

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberi sinyal pengetatan serius terhadap alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah tekanan fiskal APBN 2026.

Evaluasi menyeluruh bakal dilakukan untuk memastikan setiap rupiah belanja negara benar-benar berdampak optimal dan tidak memperlebar defisit.

Purbaya menegaskan, langkah tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program unggulan pemerintah, melainkan upaya menjaga disiplin fiskal di tengah lonjakan belanja negara.

“Saya tidak anti program MBG, tapi saya ingin programnya berjalan optimal. Nanti akan kami sisir satu per satu, ada enggak yang tidak optimal, untuk menekan defisit atau kita alihkan ke program yang lebih baik,” ujar Purbaya usai sambutan di Tirto Indonesia Fiskal Forum, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Sebagai dasar evaluasi, Bendahara Negara tersebut menyoroti kinerja penyerapan anggaran MBG pada tahun lalu. Data historis menunjukkan realisasi belanja program tersebut hanya mencapai Rp51,5 triliun atau sekitar 72,5 persen dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Angka ini dinilai menjadi sinyal penting bahwa perencanaan anggaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Berkaca dari capaian tersebut, Purbaya menilai perhitungan anggaran MBG untuk tahun berjalan harus lebih realistis agar tidak memicu pemborosan belanja. Ia memastikan proses evaluasi tidak bersifat umum, melainkan dilakukan secara rinci hingga ke setiap komponen biaya.

Untuk itu, Purbaya menjadwalkan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam waktu dekat guna membedah postur anggaran MBG secara mendalam.

“Saya akan rapat dengan (Direktorat Jenderal) Anggaran minggu ini, mungkin besok. Kita akan lihat satu per satu, line by line, seperti apa (posturnya),” pungkasnya.

Evaluasi ini menjadi krusial mengingat lonjakan signifikan anggaran MBG dalam APBN 2026. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp223,5 triliun atau 47,5 persen dari total anggaran pendidikan pemerintah pusat senilai Rp470,4 triliun kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG.

Anggaran tersebut melonjak tajam hingga 293 persen dibandingkan alokasi Tahun Anggaran 2025 yang hanya Rp56,8 triliun.

Di sisi lain, peningkatan besar anggaran BGN justru berbanding terbalik dengan anggaran pendidikan yang disalurkan melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Pada 2026, anggaran pendidikan lewat TKD hanya dipatok Rp264,62 triliun, terkontraksi 23,7 persen atau turun Rp82,4 triliun dari alokasi 2025 yang mencapai Rp347,09 triliun.