- ANTARA
Mafia Cukai Rokok Disorot, Pengamat Desak KPK Bongkar Dalang Besar di Balik Kasus Bea Cukai
Jakarta, tvOnenews.com - Kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terus berkembang dan kini mengarah pada dugaan keterlibatan industri rokok. Di tengah proses penyidikan, desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap transparan dan membongkar jaringan besar mafia cukai rokok ilegal semakin menguat.
Pengamat intelijen Sri Rajasa menilai kasus ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan berpotensi menjadi skandal besar yang merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah.
Kerugian Negara Disebut Capai Puluhan Triliun
Menurut Sri Rajasa, praktik cukai rokok ilegal telah menyebabkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar. Kerugian ini berasal dari hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak dan cukai.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini harus dilihat sebagai kejahatan serius yang tidak hanya berhenti pada pelanggaran administratif.
“Ini berpotensi menyentuh jantung korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga tindak pidana pencucian uang,” ujarnya.
Dengan skala kerugian yang besar, isu mafia cukai rokok dinilai menjadi salah satu persoalan strategis yang harus segera dituntaskan.
KPK Diminta Bongkar Hingga Akar
Sri Rajasa menekankan bahwa KPK tidak boleh berhenti pada penindakan di level pelaksana. Ia meminta agar penyidikan diperluas hingga ke aktor intelektual dan jaringan korporasi yang diduga berada di balik praktik tersebut.
Menurutnya, pola penegakan hukum yang hanya menyasar pelaku lapangan justru berpotensi membuat masalah tidak pernah selesai.
Ia mendesak KPK untuk:
-
Menelusuri aliran dana secara menyeluruh
-
Mengungkap pemberi dan pengendali utama
-
Menyelidiki keterlibatan korporasi
-
Menggali kemungkinan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
“Jangan berhenti di oknum. Bongkar sampai ke struktur korporasi dan pengendalinya,” tegasnya.
Dugaan TPPU Jadi Sorotan Penting
Dalam kasus ini, dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) disebut bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian inti dari konstruksi perkara.
Jika benar ada aliran dana dari praktik ilegal yang kemudian disamarkan, maka penanganan kasus harus diperluas ke aspek pencucian uang.
Hal ini dinilai penting untuk memastikan seluruh keuntungan ilegal dapat ditelusuri dan disita negara.