Isu Pemotongan Gaji Menteri Guna Efisiensi Anggaran, Airlangga dan Purbaya Beri Jawaban Kompak

Jakarta, tvOnenews.com - Wacana pemotongan gaji menteri di Kabinet Merah Putih semakin mengemuka, namun respons para pejabat kunci menegaskan belum ada kejelasan arah kebijakan.

Sejumlah menteri kompak memberikan jawaban normatif, bahkan cenderung saling melempar bola terkait asal-usul isu tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku belum membahas secara serius rencana pemotongan gaji tersebut, meski mengakui sempat ada pembicaraan awal.

“Siapa yg menyampaikan aja waktu itu yg bersangkutan,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Saat didesak apakah dirinya terlibat dalam pembahasan kebijakan itu, Airlangga kembali menegaskan bahwa belum ada diskusi konkret di tingkatnya.

“Belum saya bahas,” katanya.

Ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa isu tersebut pernah mencuat dalam forum internal, namun hingga kini masih sebatas wacana yang dipantau.

“Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan tapi kita monitor aja,” lanjutnya.

Ketika ditanya lebih detail mengenai skema pemotongan—apakah menyasar gaji dan tunjangan serta siapa saja yang terdampak—Airlangga kembali memilih irit bicara.

“Nanti kita bahas,” ujarnya singkat.

Sikap serupa juga ditunjukkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan angka pemotongan hingga 25 persen. Namun, ia kini menegaskan belum mengetahui secara pasti angka tersebut.

“Saya nggak tahu itu,” kata Purbaya.

Ketika dikonfirmasi kembali soal pernyataannya terkait angka pemotongan, ia langsung membantah bahwa hal tersebut sudah menjadi pembahasan resmi.

“Belum, belum,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Ia bahkan meminta awak media menelusuri langsung sumber awal isu tersebut.

“Tanya yang menyampaikan kemarin, siapa itu?” kata Teddy.

Ia menambahkan bahwa konsep pemotongan gaji pejabat negara memang akan dibahas dalam waktu dekat, namun hingga kini belum ada keputusan final.

“Tanya kepada yang menyampaikan kemarin. Jadi intinya untuk konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini. Nanti kita lihat, belum ada keputusan apapun,” imbuhnya.

Di tengah simpang siur tersebut, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Hingga kini, pemerintah masih berada pada tahap wacana, sementara publik menunggu apakah langkah efisiensi ekstrem ini benar-benar akan diwujudkan atau hanya sekadar isu yang mengemuka di tengah tekanan fiskal. (agr/rpi)