Rupiah Menguat ke Rp17.229 per Dolar AS, APBN Dinilai Tangguh Hadapi Dampak Konflik Timur Tengah

Jakarta, tvOnenews.com — Nilai tukar rupiah ditutup menguat pada perdagangan Jumat (24/4/2026), di tengah meningkatnya ketegangan global akibat konflik di Timur Tengah. Penguatan ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap ketahanan fiskal Indonesia, khususnya posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai masih solid dalam menghadapi tekanan eksternal.

Berdasarkan data penutupan perdagangan, rupiah menguat sebesar 57 poin atau 0,33 persen ke level Rp17.229 per dolar AS, dibandingkan posisi sebelumnya di Rp17.286 per dolar AS.

Penguatan ini terjadi di tengah kekhawatiran pasar terhadap lonjakan harga energi global yang dipicu konflik geopolitik, termasuk dinamika hubungan antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi memicu volatilitas harga minyak mentah dunia.

APBN Jadi Penopang Utama Stabilitas Rupiah

Pengamat ekonomi mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai penguatan rupiah tidak lepas dari keyakinan terhadap kekuatan APBN Indonesia dalam meredam dampak kenaikan harga energi.

Menurutnya, meskipun harga minyak mentah dunia saat ini bergerak di atas asumsi makro APBN 2026—yakni melampaui 100 dolar AS per barel—pemerintah dinilai masih memiliki ruang fiskal untuk menjaga stabilitas harga energi dalam negeri, khususnya BBM bersubsidi.

Pemerintah disebut masih mampu menahan lonjakan harga tanpa harus menggunakan cadangan fiskal utama, yaitu Saldo Anggaran Lebih (SAL).

SAL Rp423 Triliun Masih Utuh

Salah satu indikator kuatnya posisi fiskal Indonesia adalah belum digunakannya SAL yang saat ini mencapai Rp423 triliun. Dana ini menjadi bantalan terakhir apabila tekanan terhadap belanja negara semakin meningkat, terutama untuk menjaga defisit tetap terkendali.

SAL selama ini berfungsi sebagai cadangan strategis pemerintah untuk memastikan defisit APBN tetap berada di bawah ambang batas yang ditetapkan, yakni maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan kondisi tersebut, pemerintah dinilai masih memiliki fleksibilitas dalam melakukan penyesuaian anggaran, termasuk melalui efisiensi dan realokasi belanja ke sektor prioritas.

Defisit Dijaga di Bawah 3 Persen PDB

Pemerintah juga memastikan pengelolaan fiskal tetap disiplin dengan menjaga target defisit APBN 2026 di bawah 3 persen dari PDB, sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara.

Langkah efisiensi anggaran dan pengalihan belanja menjadi strategi utama untuk memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga di tengah tekanan global.

Kondisi ini turut memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan, termasuk nilai tukar rupiah yang relatif lebih stabil dibandingkan tekanan eksternal yang terjadi.

Intervensi Bank Indonesia Perkuat Rupiah

Dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) juga mengambil langkah aktif untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Intervensi dilakukan secara simultan di berbagai pasar, baik domestik maupun offshore.

BI melakukan intervensi di pasar Non-Deliverable Forward (NDF), pasar spot, serta Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Selain itu, BI juga memperluas operasi moneter valuta asing, termasuk melalui transaksi spot dan swap berbasis yuan offshore.

Langkah ini bertujuan tidak hanya untuk menjaga kestabilan rupiah, tetapi juga mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional.

Kombinasi kebijakan fiskal yang kuat dan respons moneter yang agresif menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia.

Kurs Referensi JISDOR Ikut Menguat

Sejalan dengan penguatan di pasar spot, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) yang dirilis Bank Indonesia juga mencatatkan penguatan.

Pada perdagangan hari ini, JISDOR berada di level Rp17.278 per dolar AS, menguat dari posisi sebelumnya di Rp17.308 per dolar AS.

Penguatan ini semakin menegaskan bahwa stabilitas rupiah masih terjaga di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Tekanan Global Masih Membayangi

Meski rupiah menunjukkan penguatan, tekanan global masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong harga energi lebih tinggi, yang pada akhirnya bisa memengaruhi inflasi dan beban subsidi energi dalam negeri.

Namun demikian, dengan posisi fiskal yang kuat dan koordinasi kebijakan yang solid antara pemerintah dan Bank Indonesia, Indonesia dinilai masih memiliki kapasitas untuk meredam dampak tersebut.

Ke depan, pelaku pasar akan terus mencermati perkembangan geopolitik global serta respons kebijakan domestik dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. (nsp)