Harga Minyak Goreng Tertekan Biaya Plastik, Ekonom Peringatkan Dampak ke Inflasi dan Daya Beli

Jakarta, tvOnenews.com - Kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik kembali menjadi perhatian. Tekanan kali ini bukan hanya berasal dari bahan baku, tetapi juga dari lonjakan biaya kemasan plastik yang terjadi di sektor hulu.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai kenaikan harga minyak goreng saat ini sulit dihindari. Ia menyebut biaya kemasan plastik menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

Biaya Plastik Naik, Harga Ikut Terdorong

Menurut Esther, lonjakan harga plastik dipicu oleh ketidakstabilan geopolitik global serta gangguan distribusi bahan baku. Kondisi ini berdampak langsung pada industri pengemasan, yang pada akhirnya membebani biaya produksi minyak goreng.

“Lonjakan harga kemasan plastik berasal dari hulu akibat tekanan geopolitik dan gangguan distribusi,” ujarnya.

Kenaikan biaya tersebut kemudian diteruskan ke harga jual, sehingga konsumen merasakan dampaknya dalam bentuk harga minyak goreng yang semakin tinggi.

Industri Didorong Cari Alternatif Kemasan

Di tengah tekanan biaya, pelaku industri dinilai akan terdorong mencari solusi jangka panjang, termasuk penggunaan kemasan yang lebih efisien.

Esther menyebut kondisi ini bisa menjadi momentum untuk inovasi di sektor pengemasan, meski dalam jangka pendek tetap memberi tekanan pada harga.

“Hal ini memicu penggunaan kemasan yang lebih efisien karena naiknya biaya plastik,” jelasnya.

Namun demikian, perubahan ini tidak serta-merta menurunkan harga dalam waktu cepat, karena membutuhkan penyesuaian di sisi produksi dan distribusi.

Dampak ke Inflasi dan Konsumsi Rumah Tangga

Kenaikan harga minyak goreng memiliki dampak luas karena termasuk kebutuhan pokok. Esther mengingatkan bahwa lonjakan harga ini berpotensi memicu inflasi, terutama inflasi pangan.

Selain itu, kenaikan harga juga akan meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga serta berdampak pada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner.

“Beban pengeluaran harian masyarakat akan meningkat karena minyak goreng merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda,” tegasnya.

Secara makro, kondisi ini juga berpotensi menekan konsumsi masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Pengawasan Rantai Pasok Jadi Kunci

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap rantai pasok minyak goreng.

Ia menyoroti bahwa distribusi minyak goreng sebagian besar berada di tangan pelaku swasta, mulai dari hulu hingga hilir.

“Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat rantai pasok, karena jalur distribusi tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, gangguan pada distribusi juga menjadi salah satu faktor yang memperparah kenaikan harga di pasar.

BBM Subsidi Ditahan, Daya Beli Dijaga

Di tengah tekanan harga pangan, Faisal mengapresiasi langkah pemerintah yang memilih tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Kebijakan ini dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat agar tidak semakin tertekan di tengah kenaikan harga komoditas lainnya.

“Setidaknya kebijakan ini membantu menjaga pendapatan masyarakat agar tidak tergerus lebih dalam,” katanya.

Dampak Geopolitik Global Tak Terhindarkan

Kondisi global turut memperburuk situasi, terutama dengan meningkatnya tensi geopolitik yang berdampak pada jalur distribusi strategis dunia.

Penutupan jalur seperti Selat Hormuz disebut menjadi salah satu faktor yang mengganggu pasokan bahan baku dan memicu kenaikan harga berbagai komoditas, termasuk bahan untuk industri plastik.

Situasi ini membuat pemerintah menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Dengan tekanan dari berbagai sisi—biaya produksi, distribusi, hingga faktor global—harga minyak goreng diperkirakan masih akan menghadapi volatilitas dalam waktu ke depan. (nsp)