Revisi Permendag soal E-Commerce segera Terbit, Mendag Sebut Tak Bentrok dengan Regulasi Kementerian UMKM

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 mengenai ekosistem perdagangan digital dan marketplace tidak akan berbenturan dengan regulasi yang tengah disiapkan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Budi menyampaikan bahwa koordinasi dengan Kementerian UMKM terus dilakukan sejak awal pembahasan aturan tersebut. Oleh sebab itu, regulasi yang diterbitkan Kemendag nantinya dipastikan saling melengkapi. “Kita terus komunikasi dengan Kementerian UMKM dari awal, ya. Jadi kita kalau pun ada (aturan Kementerian UMKM) itu akan saling melengkapi,” kata Budi di Jakarta, Minggu (10/5/2026). Ia menjelaskan, revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 disiapkan untuk memperkuat perlindungan produk dalam negeri, termasuk hasil produksi pelaku UMKM. Selain itu, aturan tersebut juga akan mempertegas perlindungan konsumen dan mendorong prioritas promosi produk lokal di platform e-commerce maupun marketplace. Di sisi lain, Kementerian UMKM juga tengah menyusun aturan khusus terkait biaya administrasi di platform perdagangan digital. Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya menyampaikan bahwa regulasi tersebut masih dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian. Pembahasannya melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum, hingga Sekretariat Negara. Penyusunan aturan itu muncul setelah banyak pelaku UMKM mengeluhkan tingginya biaya administrasi dan logistik yang dibebankan oleh platform digital tempat mereka berjualan. “Kita, kan, secara umumnya, jadi mengenai ekosistem tanya tadi. Jadi kita saling melengkapi ke arah masyarakat,” ujar Budi. Lebih lanjut, ia memastikan revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 akan segera diterbitkan dalam waktu dekat. Pemerintah menargetkan aturan tersebut bisa rampung bulan ini. “Secepatnya, ya, secepatnya. Ya mudah-mudahan bulan ini sudah selesai, ya. Tidak tahu bareng atau tidak (dengan aturan Kementerian UMKM). Tapi kita secara proses selalu bersamaan, karena memang selalu berkomunikasi,” katanya. Sebelumnya, Maman mengungkapkan pihaknya menerima banyak aduan dari pelaku usaha mikro dan kecil mengenai tingginya biaya administrasi yang dikenakan platform e-commerce. “Keluhannya sudah lumayan banyak. Hampir setiap hari masuk ke saya, baik lewat pesan langsung (DM) Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Pemerintah harus merespons ini,” ujar Maman kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/4). Biaya administrasi yang dimaksud berupa potongan atau komisi transaksi yang dibebankan platform marketplace kepada penjual setiap terjadi transaksi. Menurut pelaku UMKM, kenaikan tarif tersebut dinilai memberatkan karena memangkas margin keuntungan sekaligus menurunkan daya saing produk mereka di pasar digital. (ant/rpi)

Revisi Permendag soal E-Commerce segera Terbit, Mendag Sebut Tak Bentrok dengan Regulasi Kementerian UMKM

Berita Terkait

UMKM di Wilayah Terdampak Bencana Terus Bangkit, Tercatat Ada 13 Juta Transaksi di E-Commerce

Olahan Salak Naik Kelas, BRI Bawa SALAKU Tembus Pasar Global di Food & Hospitality Asia (FHA) 2026 di Singapura

Genjot Business Matching di Inabuyer 2026, UMKM Binaan Pertamina Raup Potensi Bisnis hingga Rp10,6 Miliar

Dari Dapur Rumah ke Pasar Global, Casa Grata Tampil di Food & Hospitality Asia (FHA) 2026 Bawa Camilan Sehat

Topik Terkait

Permendag

Umkm

E Commerce

Market Place

Saksikan Juga

Gunung Dukono Erupsi, Tinggi Kolom Abu Capai 10 KM

Unik, Rombongan Jemaah Haji Gunakan Blangkon

Presiden Prabowo Beli Empat Ekor Sapi Kurban untuk Disebar ke Sejumlah Daerah

Presiden Prabowo Hadiri Puncak KTT Asean Ke-48 di Filipina

16 Jenazah Korban Kecelakaan Bus ALS Sulit Dikenali

Olah TKP Insiden Bus ALS vs Truk Tangki, Polisi Temukan Barang yang Dilarang dalam Kabin

Viral

Bri

Bbri

Emas

Harga Emas

Antam