Soroti Ancaman Global, Wamendagri Minta Daerah Kolaborasi Jaga Ekonomi Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, menegaskan pemerintah daerah tidak lagi bisa bekerja sendiri dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan daerah.

Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antardaerah kini menjadi kebutuhan strategis nasional untuk menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari krisis energi, perubahan iklim, hingga ketidakpastian geopolitik dunia.

"Kerja sama antardaerah bukan lagi sekedar pilihan administratif tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis nasional," ujarnya dalam kegiatan Gala Dinner Malam Keakraban Mitra Praja Utama (MPU) di Semarang, Jawa Tengah, Senin (11/5/2026).

Wiyagus juga menyoroti peran strategis 10 provinsi anggota MPU yang dinilai memiliki kapasitas fiskal kuat dan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menyebut kawasan Pulau Jawa saat ini menyumbang lebih dari 57 persen terhadap perekonomian nasional. Karena itu, potensi setiap daerah perlu saling melengkapi melalui keunggulan masing-masing.

Untuk memperkuat ketahanan nasional, Wiyagus mendorong peningkatan konektivitas antardaerah, baik pada sektor logistik, perdagangan, energi, maupun digitalisasi pemerintahan.

Ia menilai daerah yang memiliki surplus pangan perlu membantu wilayah yang membutuhkan. Sementara daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi diharapkan menjadi penggerak pembangunan kawasan.

"Daerah yang surplus pangan harus mampu menopang daerah yang membutuhkan. Kemudian daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat perlu menjadi penggerak pembangunan regional," jelasnya.

Lebih lanjut, Wiyagus berharap forum MPU dapat melahirkan langkah strategis dan implementatif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Saya juga mendorong agar MPU dapat menjadi modal kerja sama regional antardaerah yang adaptif, inovatif, dan mampu menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan lintas wilayah, termasuk pengendalian inflasi, ketahanan pangan, penguatan energi, penanganan kebencanaan, hingga stabilitas keamanan dan ketertiban," pungkasnya.

Acara tersebut turut dihadiri Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam X, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri, Direktur Eksekutif Mitra Praja Utama Suhajar Diantoro, serta sejumlah pejabat kementerian/lembaga dan perwakilan pemerintah daerah anggota MPU lainnya. (rpi)