Pertamax Naik, Pengamat Sebut Pemerintah Bisa Selamatkan APBN dan Redam Tekanan Rupiah

Jakarta, tvOnenews.com — Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax dinilai bukan sekadar penyesuaian harga energi, melainkan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi tekanan subsidi energi, menjaga kesehatan fiskal negara, dan memulihkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

Pengamat Pasar Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menilai, keputusan pemerintah menyetujui penyesuaian harga Pertamax menunjukkan respons terhadap kondisi fiskal yang semakin berat akibat tingginya beban subsidi energi sepanjang tahun berjalan.

“Pemerintah pun juga sudah merespons keinginan dari kami sebagai seorang pengamat ekonomi di mana harga Pertamax sudah dinaikkan. Walaupun dinaikkan ini tidak semuanya. Tidak semua dinaikkan,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Pertamina Patra Niaga sebelumnya mengumumkan kenaikan harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter mulai 10 Juni 2026.

Kebijakan tersebut diambil setelah melalui evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian.

Menurut Ibrahim, meskipun mengalami kenaikan, harga Pertamax saat ini masih berada di bawah harga keekonomian yang seharusnya berlaku apabila seluruh biaya dibebankan kepada konsumen.

“Karena kalau kita lihat bahwa harga Pertamax yang sebenarnya itu adalah di Rp20.000. Tetapi sekarang dinaikkan menjadi harga Rp16.000-Rp17.000. Artinya apa? Dengan kenaikan harga Pertamax ini pemerintah pun juga mengurangi beban subsidi yang sudah terjadi,” ujarnya.

Ia menyoroti besarnya anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah untuk subsidi dan kompensasi energi sepanjang lima bulan pertama tahun ini. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah perlu melakukan penyesuaian harga agar ruang fiskal tetap terjaga.

“Karena kita lihat bahwa di bulan Januari sampai bulan Mei realisasi subsidi dan konversi BBM bersubsidi itulah sudah sebesar Rp203,7 triliun. Sedangkan dalam pagu APBN itu Rp381,3 triliun. Artinya apa? Bahwa subsidi pemerintah baru lima hari sudah begitu besar,” kata Ibrahim.

Dengan kenaikan harga Pertamax, pemerintah dinilai dapat mengurangi sebagian tekanan subsidi yang selama ini ikut membebani anggaran negara, terutama di tengah tingginya kebutuhan impor energi nasional.

“Sehingga pemerintah harus menaikkan harga Pertamax. Yang sebelumnya harga Pertamax ini mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dengan adanya kenaikan harga Pertamax ini pun juga mengecilkan subsidi untuk BBM,” ujarnya.

Ibrahim mengingatkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah dan BBM masih sangat tinggi. Karena itu, setiap pengurangan beban subsidi dinilai akan memberikan dampak positif terhadap kondisi fiskal negara.

“Harus diingat bahwa impor BBM kita, minyak mentah kita Rp1,5 juta barel per hari. Artinya apa? 85 persen subsidi kemungkinan besar akan sedikit menyusut. Dan inilah yang membuat pasar kembali percaya terhadap pemerintah,” katanya.

Lebih jauh, Ibrahim menilai langkah pemerintah menjaga subsidi energi tetap terkendali akan membantu mencegah pelebaran defisit anggaran hingga mendekati batas psikologis 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Dan kalau seandainya subsidi Pertamax ini dinaikkan harganya kemudian subsidi pun juga, subsidi BBM dinaikkan Rp500 atau Rp1.000 kemungkinan besar defisit anggaran tidak akan mendekati 3 persen,” ujarnya.

Menurut dia, kebijakan yang dianggap lebih realistis terhadap kondisi fiskal tersebut berpotensi memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan domestik, termasuk nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

“Ini yang dilakukan oleh pemerintah dan saya sebagai seorang pengamat ekonomi ya percaya bahwa apabila pemerintah merespons kebijakan-kebijakan dari para pengamat kemungkinan besar rupiah dan indeks harga saham gabungan akan kembali menguat dan mencapai level rupiah di Rp19.000 kemungkinan besar tidak akan terjadi,” tutur Ibrahim. (agr/rpi)