Luhut Klaim Perlinsos Digital dan Simbara Bisa Buat Negara Hemat Ribuan Triliun: Orang Tidak Bisa Korupsi

Jakarta, tvOnenews.com - Sistem digitalisasi data pemerintah seperti Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) diklaim bisa membuat penghematan  hingga ribuan triliun rupiah.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, menyebut penghamatan tersebut akan terjadi karena data dan sistem telah terintegrasi, serta bisa disederhanakan prosesnya melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Saya kira (estimasi penghematan bisa) ribuan triliun. Mungkin Rp1.500 triliun, mungkin Rp 2.000 (triliun),” kata Luhut di kantor DEN, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Luhut mencontohkan bahwa bukti efisiensi dari digitaliasasi yang sudah bisa dilihat adalah terkontrolnya sektor mineral kritis melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara atau Simbara.

Luhut berharap, sistem berbasis digital dan data yang akurat serta transparan, akan mampu mengurangi potensi penyelewengan.

“Seperti tadi yang Presiden bilang, critical mineral itu sangat terkontrol, kita coba dengan Simbara. Ini tinggal mengembangkan terus saja, dan itu akan membuat efisien,” ujarnya.

“Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi, atau sangat kurang untuk korupsi,” kata Luhut.

Mantan Menko Marves RI itu menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mematangkan progres sistem digital yang dibutuhkan masyarakat, termasuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Perlinsos Digital secara nasional nantinya diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.

Luhut menambahkan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia.

Saat ini tercatat sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi daerah dilakukannya pilot project, dan ditargetkan masyarakat di dalamnya untuk mendaftarkan diri ke sistem tersebut pada Juli mendatang.

Selain itu, ia mengatakan sistem digitalisasi ini nantinya akan diperluas untuk transparansi data berbagai program, salah satunya data penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).

“(Terkait) MBG saya kira nanti kita lihat kebijakannya bagaimana, nanti saran kita dengan data yang ada. Kita akan sarankan kepada Presiden sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat,” ujarnya. (VIVA/rpi)