IAPMIGAS Luncurkan Policy Brief Roadmap, Ada 5 Isu Strategis untuk Percepat Pengembangan Gas Bumi Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Guna mendukung pembangunan sektor energi nasional, Ikatan Ahli Perpipaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IAPMIGAS) menggelar Luncheon Talk & Policy Brief Launching bertajuk “Roadmap Akselerasi Peran Gas Bumi sebagai Energi Transisi Guna Kedaulatan Energi Indonesia”.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran gas bumi sebagai tulang punggung transisi energi nasional yang berkelanjutan, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.

Di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional serta komitmen terhadap transisi energi, gas bumi memiliki posisi strategis sebagai energi transisi yang mampu menjembatani kebutuhan ketahanan energi sekaligus mendukung pengurangan emisi.

Namun demikian, pengembangan sektor gas bumi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur, ketidakseimbangan antara lokasi pasokan dan permintaan, serta perlunya harmonisasi kebijakan dan kepastian investasi.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, IAPMIGAS bersama para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, industri, akademisi, dan asosiasi telah melakukan serangkaian diskusi serta kajian mendalam yang menghasilkan sebuah Policy Brief berisi rekomendasi strategis untuk mempercepat pengembangan sektor gas bumi nasional.

Ketua IAPMIGAS, Rosa Permata Sari, menyampaikan bahwa penyusunan policy brief ini merupakan bagian dari kontribusi nyata organisasi dalam mendukung agenda pembangunan energi nasional.

"Gas bumi memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung proses transisi energi Indonesia. Melalui policy brief ini, IAPMIGAS berupaya menghadirkan rekomendasi yang konstruktif dan implementatif untuk mempercepat pengembangan infrastruktur, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan daya saing sektor gas bumi nasional," ujar Rosa Permata Sari, Jumat (26/6/2026).

Kegiatan Luncheon Talk & Policy Brief Launching menjadi forum strategis yang mempertemukan regulator, pelaku usaha, asosiasi profesi, akademisi, serta para pengambil kebijakan untuk membahas arah pengembangan gas bumi Indonesia ke depan.

Acara ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas, SKK Migas, anggota DPR RI, BUMN energi, perusahaan migas nasional, penyedia jasa industri, asosiasi profesi, hingga lembaga kajian energi.

Dalam policy brief yang diluncurkan, IAPMIGAS menyoroti sejumlah isu strategis yang dinilai menjadi kunci percepatan pengembangan gas bumi nasional.

Pertama, perlunya percepatan integrasi infrastruktur gas bumi nasional melalui penyelesaian proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan jaringan pipa transmisi dan pengembangan sistem distribusi yang terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas fisik antara sumber pasokan dan pusat-pusat permintaan energi di berbagai wilayah Indonesia sebagai fondasi utama dalam membangun sistem gas nasional yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan

Kedua, optimalisasi rantai nilai gas bumi melalui sinkronisasi antara sisi pasokan dan permintaan guna memastikan pemanfaatan infrastruktur yang lebih optimal, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengembangan infrastruktur LNG, fasilitas regasifikasi, serta penguatan jaringan distribusi menjadi bagian penting untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi sistem secara keseluruhan.

Ketiga, percepatan program substitusi LPG melalui pembangunan jaringan gas rumah tangga maupun pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG). Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, menekan beban subsidi negara, sekaligus mendukung target pengurangan emisi.

Keempat, penguatan aspek standardisasi, keselamatan, dan keandalan teknis infrastruktur gas bumi. Menurut IAPMIGAS, penerapan standar teknis yang konsisten, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan sistem keselamatan merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan industri gas bumi nasional.

Kelima, harmonisasi regulasi dan peningkatan kepastian investasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dalam pengembangan infrastruktur gas bumi. Penyederhanaan proses perizinan, kepastian tarif, serta sinkronisasi kebijakan lintas sektor menjadi faktor penting dalam menarik investasi jangka panjang. (rpi)