Realisasi Anggaran Capai 99,38 Persen, BNPP Pertahankan Opini WTP BPK

Lebih lanjut, Mendagri Tito menjelaskan bahwa keberhasilan BNPP RI juga tercermin melalui berbagai penghargaan yang diterima sepanjang tahun 2025. Di antaranya penghargaan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diraih PLBN Entikong dan PLBN Motamasin. 

Selain itu, Indeks Reformasi Hukum BNPP RI memperoleh nilai 99,5 atau predikat AA (istimewa) dari Kementerian Hukum, serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BNPP RI berhasil meraih peringkat pertama terbaik pada kategori lembaga nonstruktural.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas dukungan dan pengawasan yang diberikan terhadap pelaksanaan tugas BNPP RI.

“Sekali lagi kami berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan segenap anggota Komisi II DPR RI. Semua capaian ini tidak lepas dari pengawasan dan rapat kerja yang rutin dilaksanakan, termasuk kunjungan langsung ke lapangan dan ke pos-pos lintas batas,” tuturnya.

Capaian tersebut menjadi bukti komitmen BNPP RI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. 

Melalui pengelolaan anggaran yang efektif serta peningkatan kualitas pelayanan di kawasan perbatasan, BNPP RI terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan wilayah perbatasan negara yang semakin maju, aman, dan berdaya saing. (rpi)