Tak Mau Bergantung APBN, BP Batam Siapkan Anggaran Rp2,4 Triliun untuk Pembangunan 2027

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pengusahaan (BP) Batam menargetkan pembangunan kawasan Batam dapat terus berjalan dengan pembiayaan secara mandiri.

BP Batam diketahui telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2,4 triliun pada 2027 dengan mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa mengandalkan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Komitmen itu disampaikan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (31/8/2026). Bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berarti Batam menolak dukungan APBN, melainkan ingin mengurangi ketergantungan terhadap anggaran negara.

“Batam tidak menolak APBN. Batam memilih untuk tidak bergantung pada APBN. Kalau pembangunan Batam dapat dibiayai dari kemampuan sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan masyarakat di daerah lain?” kata Li Claudia Chandra dalam keterangannya, dikutip Rabu (2/9/2026)..

Menurut Li Claudia Chandra, konsep kemandirian yang didorong BP Batam tidak sebatas kemampuan membiayai pembangunan secara mandiri.

Kemandirian tersebut juga diarahkan agar Batam mampu mengelola pendapatan sendiri untuk mendukung pembangunan tanpa menambah tekanan terhadap fiskal nasional.

Baca Juga

Gunakan Layanan DWDM, Kolaborasi InfraNexia dan Lintasarta Perkuat Konektivitas Medan, Batam dan Padang

“Kemandirian Batam bukan sekadar Batam bisa membangun sendiri. Kemandirian berarti Batam mampu berdiri dengan kaki sendiri, membiayai pembangunannya melalui pendapatan yang dihasilkan, dan memberi ruang bagi APBN untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujarnya.

Li Claudia menilai, kebijakan untuk tidak mengandalkan tambahan APBN merupakan bagian dari tanggung jawab BP Batam dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Batam berupaya memanfaatkan sumber penerimaan yang dimiliki untuk membiayai kebutuhan pembangunan kawasan.

Langkah tersebut dinilai semakin penting ketika pemerintah pusat menghadapi kebutuhan fiskal yang meningkat. APBN juga harus mengakomodasi kebutuhan daerah yang mengalami bencana maupun kondisi luar biasa lainnya.

“Ini bukan soal Batam menolak dukungan pemerintah pusat. Ini soal pilihan. Ketika Batam mampu membiayai pembangunan dengan pendapatannya sendiri, maka kami memilih tidak mengambil porsi anggaran yang mungkin lebih dibutuhkan oleh daerah lain,” tegas Amsakar.

Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menyebut rencana anggaran sekitar Rp2,4 triliun untuk 2027 menjadi bagian dari upaya membangun kawasan yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan.