Kemenkop dan GREAT Institute Dorong Reaktualisasi Pasal 33 UUD 1945, Koperasi Jadi Pintu Kedaulatan Ekonomi

Jakarta, tvOnenews.com - GREAT Institute menggandeng Kementerian Koperasi menggelar seminar yang mengangkat tema "Reaktualisasi Pasal 33 UUD 1945" di Jakarta, pada Selasa (28/7/2026)

Kegiatan tersebut juga masih dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 yang diperingati pada 12 Juli 2026. Tema yang diangkat juga merupakan upaya memperkuat koperasi menjadi pilar kedaulatan sekaligus kemandirian ekonomi nasional.

Seminar diawali dengan orasi kebangsaan Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, yang memaparkan paradigma ekonomi Presiden Prabowo Subianto kepada para peserta.

Menurutnya, konsep Prabowonomics merupakan paradigma baru yang dapat menjadi jawaban atas berbagai tantangan ekonomi nasional, mulai dari dinamika geopolitik, ketergantungan terhadap neoliberalisme, hingga ancaman oligarki.

"Kami mencoba menjelaskan bahwa cita-cita Presiden dalam membangun perekonomian bangsa tidak dapat dilepaskan dari program-program yang menyentuh kedaulatan rakyat secara utuh, salah satunya melalui reaktualisasi Pasal 33 UUD 1945 melalui penguatan koperasi," ujar Syahganda.

Pada sesi berikutnya, seminar menghadirkan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono sebagai pembicara utama. Dalam paparannya, Ferry menegaskan pentingnya menghidupkan kembali semangat koperasi sesuai amanat konstitusi dan cita-cita para pendiri bangsa.

"Sejarah telah menjelaskan bahwa koperasi hadir bukan tanpa alasan. Melalui perjuangan dan pandangan para founding fathers Indonesia, koperasi hadir untuk menjadi jawaban sekaligus agen pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang berdaulat," tutur Ferry.

Ferry berharap paradigma ekonomi yang diusung Presiden Prabowo mampu melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa secara optimal.

Menurutnya, reaktualisasi Pasal 33 UUD 1945 hanya dapat terwujud melalui dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

Seminar juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai sektor, yakni Ketua Umum APKASI sekaligus Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Staf Khusus Menteri Keuangan sekaligus Dewan Penasehat GREAT Institute Hendry Harmen, Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Dr. Sucipto, Ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Taman Martani Mawardi, serta Direktur Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat Dr. Anas Al-Hifni.

Dalam diskusi yang dipandu Trisha Indraswari, para narasumber menilai koperasi memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

Namun, mereka juga mencatat bahwa pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pembiayaan, tata kelola, dan kualitas sumber daya manusia.

Meski demikian, para pembicara optimistis pemerintah terus menunjukkan komitmen melalui berbagai kebijakan untuk memperkuat desain maupun operasional KDMP sehingga mampu berkembang lebih optimal.

Bursah Zarnubi menyoroti tantangan fiskal yang tengah dihadapi pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan koperasi.

"Tantangan daerah saat ini adalah bagaimana memastikan KDMP dapat berjalan dengan baik sembari menjaga keberlangsungan daerah di tengah ruang fiskal yang terbatas," ujar Bursah.

Ia menilai pemerintah daerah tetap memiliki peran strategis dalam membangun koperasi karena memahami karakteristik serta potensi ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing.

Sementara itu, Hendry Harmen menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk terus mendukung penguatan koperasi melalui regulasi, dukungan anggaran, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan kolaborasi antarlembaga.

"Kami pastikan pemerintah akan selalu hadir untuk mendukung koperasi. Ruang fiskal untuk program ini akan terus dijaga guna mendukung cita-cita Presiden Prabowo. Ke depan, kami juga berharap koperasi dapat tumbuh mandiri melalui penguatan tata kelola, digitalisasi, produktivitas, dan peningkatan skala bisnis," ucap Hendry.

GREAT Institute berpandangan bahwa masa depan koperasi akan semakin kuat dengan penerapan paradigma Prabowonomics yang menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional. Seminar ditutup dengan sesi tanya jawab serta penyampaian simpulan diskusi oleh moderator.

"Koperasi sejatinya merupakan instrumen pembangunan masyarakat. Implementasinya akan jauh lebih kuat apabila seluruh pihak dapat mereaktualisasikan Pasal 33 UUD 1945. Ke depan, tata kelola yang baik, semangat kolaborasi, akses permodalan yang memadai, dan partisipasi aktif masyarakat akan menentukan keberhasilan program koperasi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat," pungkas Trisha. (rpi)