Purbaya Bentuk Satgas Kawal Kopdes Merah Putih Salurkan Barang Subisidi Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menyepakati pembentukan satuan tugas (satgas) untuk mengoptimalkan pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), termasuk dalam penyaluran barang bersubsidi dan mendukung sistem logistik nasional.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kesepakatan tersebut dicapai bersama Menteri Koperasi, Ferry Juliantono dan Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, Dony Oskaria, dalam pertemuan di Kementerian Keuangan, Jakarta.

“Kami bertiga sepakat untuk membentuk satu satgas yang bisa memanfaatkan adanya Koperasi Merah Putih secara maksimal,” kata Purbaya usai pertemuan, Rabu, 9 September 2026.

Menurut Purbaya, salah satu pemanfaatan KDKMP yang menjadi perhatian satgas tersebut adalah penyaluran barang bersubsidi melalui jaringan koperasi. Pemanfaatan jaringan itu diharapkan dapat memperkuat peran KDKMP dalam membantu sistem logistik di Indonesia.

“Kita bisa memastikan Koperasi Merah Putih bisa betul-betul kuat membantu sistem logistik di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Ferry menyebut satgas tersebut sebagai tim bersama yang akan ikut memastikan pemanfaatan KDKMP, termasuk sebagai jaringan untuk penyaluran barang bersubsidi.

Baca Juga

Prabowo: Partai Demokrat Pernah Berkuasa Tapi Saat Tidak Menang, Tidak Bakar-bakar

Menurutnya, tim tersebut akan melibatkan Kementerian Keuangan bersama pihak terkait untuk memastikan pemanfaatan KDKMP sebagai bagian dari infrastruktur pemerintah.

“Tim ini nanti ikut, Pak Menteri Keuangan ikut memastikan nanti supaya utilitas atau penggunaan ini, termasuk kepastian barang-barang subsidi itu menggunakan infrastruktur pemerintah yang namanya sekarang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” ujar Ferry.

Meski demikian, Purbaya maupun Ferry belum merinci susunan, dasar hukum, maupun waktu pembentukan satgas tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subinto telah mengarahkan KDKMP untuk menjadi pusat pelayanan ekonomi desa terintegrasi, sekaligus saluran utama subsidi pemerintah. Presiden juga menempatkan jaringan koperasi tersebut sebagai bagian dari upaya membangun rantai pasok dari pusat hingga tingkat desa.

Mohammad Yudha Prasetya