Purbaya Temukan Banyak Masalah dalam Keuangan MBG di Daerah, BGN Diminta Segera Benahi

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menemukan sejumlah kekurangan dalam proses pertanggungjawaban keuangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.

Temuan tersebut diperoleh melalui pengawasan lapangan yang dilakukan jajaran Kementerian Keuangan. Purbaya mengatakan berbagai kekurangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan MBG akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti.

Menurut Purbaya, temuan yang diperoleh di lapangan tidak hanya terdiri dari satu jenis persoalan. Terdapat berbagai kekurangan dengan bentuk yang berbeda-beda dalam proses pertanggungjawaban keuangan program MBG.

"Ada banyak kekurangan, sama yang beda-beda kekurangannya. Tapi nanti akan kita laporkan itu ke BGN untuk diambil tindak lanjut supaya lebih bagus peraturannya ke depan," ungkap Purbaya kepada wartawan di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Awasi SPPG

Purbaya menjelaskan temuan tersebut berasal dari hasil pengawasan lapangan yang dilakukan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan dimanfaatkan untuk melakukan survei terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG di daerah.

"Itu kita manfaatkan sekarang, kalau mereka itu untuk melakukan semacam survei ke semua SPPG yang ada di sana," terangnya.

Melalui survei tersebut, Kementerian Keuangan dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan serta pertanggungjawaban keuangan SPPG di berbagai daerah.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus menemukan berbagai persoalan yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan program MBG.

Temuan dari proses pengawasan kemudian akan disampaikan kepada BGN. Purbaya berharap hasil pengawasan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sehingga aturan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan MBG ke depan dapat berjalan lebih baik.

Efisiensi Anggaran MBG Masih Dibahas

Selain persoalan pertanggungjawaban keuangan, Purbaya juga ditanya mengenai kemungkinan adanya efisiensi anggaran dalam program MBG.

Namun, hingga Rabu (12/8/2026), Purbaya mengatakan belum ada keputusan terkait rencana efisiensi anggaran tersebut.

Ia menyebut masih perlu bertemu dengan Kepala BGN Sudaryono untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana tersebut. Menurut Purbaya, Sudaryono saat ini masih melakukan proses konsolidasi.

"Saya belum ketemu Ketua BGN. Dia masih konsolidasi, begitu sudah selesai konsolidasi, saya datang ke sana," ujarnya.

Dengan demikian, belum terdapat keputusan final mengenai efisiensi anggaran MBG. Pembahasan mengenai anggaran akan dilakukan setelah proses konsolidasi di BGN selesai.

Pengawasan Keuangan SPPG Diperketat

Pemanfaatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk mengawasi pertanggungjawaban keuangan SPPG sebelumnya dilakukan atas permintaan Kepala BGN Nanik S Deyang.

Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan Nanik dengan Purbaya pada 25 Juni 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran SPPG di daerah.

Selain Kanwil Ditjen Perbendaharaan, pengawasan juga melibatkan perangkat Kementerian Keuangan lainnya di tingkat kabupaten dan kota, termasuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Dengan melibatkan jajaran Kementerian Keuangan di daerah, pengawasan terhadap pertanggungjawaban keuangan SPPG diharapkan dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

Purbaya sebelumnya menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh BGN. Kementerian Keuangan juga ikut terlibat untuk memastikan pengelolaan anggaran SPPG dapat diawasi dari sisi yang berbeda.

"Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur dan yang awasi bukan BGN sendiri, tetapi di tempat saya juga. Kita nggak akan kongkalikong. Kalau yang awasi BGN sendiri kan ada vested interest (kepentingan pribadi)," kata Purbaya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).

Kini, temuan mengenai sejumlah kekurangan dalam pertanggungjawaban keuangan MBG di daerah akan dilaporkan kepada BGN. Hasil pengawasan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan aturan serta mekanisme pengelolaan keuangan program MBG.

Sementara pembahasan mengenai efisiensi anggaran MBG masih menunggu konsolidasi BGN dan pertemuan antara Purbaya dengan Kepala BGN Sudaryono.