Prabowo Pangkas BUMN Tak Produktif, Rp50 Triliun Hemat dan 750 Perusahaan Lagi Bakal Ditutup

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah melakukan perampingan besar-besaran terhadap jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif.

Dari total 1.074 BUMN yang ada, sebanyak 290 perusahaan disebut telah ditutup sejak awal pemerintahan Prabowo hingga 14 Agustus 2026. Langkah tersebut disebut menghasilkan penghematan biaya operasional atau overhead hingga Rp50 triliun.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

290 BUMN Ditutup, Biaya Rp50 Triliun Berhasil Dihemat

Prabowo mengatakan penutupan ratusan BUMN dilakukan karena terdapat banyak perusahaan yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian.

"Saya dengan bangga, hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN," kata Prabowo.

Menurut dia, perampingan tersebut memberikan dampak terhadap pengeluaran perusahaan negara. Pemerintah mencatat penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun.

Biaya yang dapat ditekan antara lain berkaitan dengan gaji direksi, perjalanan dinas, sewa gedung, hingga sewa kendaraan.

"Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun," tutur Prabowo.

Penghematan tersebut dinilai dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang memberikan manfaat lebih langsung bagi masyarakat.

Target Hanya 300 BUMN hingga Akhir 2026

Prabowo mengatakan restrukturisasi BUMN masih akan berlanjut. Pemerintah menargetkan jumlah perusahaan negara yang dipertahankan hingga akhir 2026 hanya paling banyak 300 BUMN.

Artinya, masih ada lebih dari 750 BUMN yang ditargetkan ditutup hingga 31 Desember 2026.

"Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. (Sebanyak) 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia," ujar Prabowo.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin mempertahankan perusahaan negara hanya karena statusnya sebagai BUMN. Perusahaan yang dipertahankan harus mampu bekerja secara produktif dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Penghematan BUMN Bisa untuk Sekolah dan Puskesmas

Prabowo menilai penghematan biaya operasional BUMN dapat memberikan ruang fiskal dan manfaat yang lebih besar apabila dialihkan untuk kebutuhan masyarakat.