Prabowo Pangkas BUMN Tak Produktif, Rp50 Triliun Hemat dan 750 Perusahaan Lagi Bakal Ditutup

Presiden bahkan menargetkan penghematan tersebut dapat meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun.

"Target kita harus menghemat Rp70 triliun lebih. Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki. Berapa sekolah bisa kita renovasi. Berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan," kata dia.

Dengan demikian, biaya yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan yang dinilai tidak produktif dapat diarahkan kepada berbagai program pembangunan yang lebih memberikan manfaat bagi masyarakat.

Prabowo menekankan bahwa BUMN merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pengelolaannya harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

Prabowo Singgung Pengurus BUMN 30 Tahun ke Belakang

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Danantara yang terlibat dalam proses pembenahan perusahaan negara.

Presiden kemudian menyampaikan gagasan mengenai kemungkinan pembentukan badan atau pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengurus direksi BUMN dalam 30 tahun terakhir.

Menurut Prabowo, langkah tersebut menjadi salah satu opsi untuk menelusuri persoalan yang terjadi dalam pengelolaan BUMN pada masa lalu.

"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang," ujar Prabowo.

Namun, Prabowo mengatakan gagasan tersebut tetap harus dibahas bersama lembaga legislatif. Ia juga membuka kemungkinan adanya mekanisme khusus bagi pihak-pihak yang mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan.

"Mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi Majelis, saya akan menghadapi DPR. Saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang, semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," ucapnya.

BUMN Dituntut Produktif dan Beri Nilai Tambah

Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan restrukturisasi perusahaan negara. Dari jumlah awal 1.074 BUMN beserta struktur perusahaan yang ada, pemerintah ingin menyisakan perusahaan yang dinilai produktif dan mampu memberikan nilai tambah.

Prabowo menegaskan hanya perusahaan yang produktif dan menciptakan manfaat bagi rakyat yang akan dipertahankan. Sementara perusahaan yang dinilai tidak produktif menjadi bagian dari proses perampingan yang tengah dilakukan pemerintah.