Bahlil Klaim Bisa Hemat Rp73,9 Triliun dan Buka 5,52 Juta Lapangan Kerja Lewat PLTS 100 GWp

Langkah itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap desa dapat dikembangkan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 1 MW.

Bahlil mencontohkan, Pertamina telah menjalankan proyek PLTS 1 MW per desa di salah satu kabupaten di Sumatra. Wilayah yang sebelumnya belum memiliki akses listrik disebut kini telah mampu mengembangkan fasilitas penyimpanan energi sekaligus menopang kegiatan ekonomi, termasuk sektor perikanan.

“Daerah-daerah desa-desa yang selama ini belum ada listrik, kita akan penetrasi dengan program 100 Gigawatt dan listrik masuk desa agar semuanya bisa ada listriknya,” tegasnya.

Dengan skema tersebut, pembangunan PLTS tidak hanya diposisikan sebagai proyek pembangkit baru, tetapi juga sebagai bagian dari agenda pemerataan elektrifikasi nasional.

Di sisi lain, pemerintah juga membidik pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang masih bergantung pada BBM untuk dikonversi menjadi pembangkit berbasis energi terbarukan.

Salah satu proyek konversi dilakukan PLN di Bangka Belitung dengan mengembangkan pembangkit yang memanfaatkan kombinasi energi angin dan tenaga surya.

Bahlil mengungkapkan, Indonesia masih memiliki sekitar 12,6 GW kapasitas pembangkit listrik yang menggunakan BBM. Karena itu, konversi PLTD menjadi PLTS dinilai berpotensi menekan konsumsi sekaligus impor BBM, khususnya solar.

“Jadi kalau ini (konversi PLTD ke PLTS) mampu kita bisa lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita khususnya jadi solar akan turun dan semuanya akan memakai energi nasional,” pungkasnya.

Untuk biaya pembangkitan, Bahlil menyebut tarif listrik dari PLTS yang saat ini diluncurkan berada di kisaran USD5-6 sen per kilowatt hour (kWh). Namun, angka tersebut belum memasukkan biaya baterai penyimpanan energi.

“(Biaya) baterainya itu ditambah lagi. Baterainya tergantung mau 4 jam, mau 24 jam, itu harganya akan mengikuti lama daripada pemakaian baterai itu,” jelasnya. (agr/rpi)