Disimak Putin hingga Modi, Anindya Bakrie Pidato Bawa Visi Prabowo ke Forum BRICS

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie membawa visi Presiden Prabowo Subianto tentang hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kemandirian ekonomi ke forum bisnis BRICS di New Delhi, India.

Dalam forum tersebut, Anindya atau Anin menyampaikan pandangannya di hadapan Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta sejumlah pemimpin dunia lainnya.

Ketum Kadin menegaskan Indonesia tidak ingin hanya menjadi pasar bagi negara-negara BRICS. Sebab, Indonesia juga ingin berperan dalam menentukan arah kerja sama ekonomi di dalam kelompok tersebut.

Dalam pidatonya pada Jumat (11/09/2026), Anin mengaku bangga Indonesia telah bergabung dalam keluarga BRICS di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Indonesia juga telah memiliki chapter aktif dalam BRICS Business Council untuk mendorong kerja sama di bidang perdagangan, investasi, industri, teknologi, dan jasa.

“Kami sangat senang dan merasa terhormat bahwa Indonesia telah bergabung dengan keluarga BRICS berkat Presiden Prabowo. Indonesia sekarang memiliki chapter yang sangat aktif dalam BRICS Business Council,” ujar Anin dikutip Sabtu (12/9/2026).

Anin menyampaikan pandangan tersebut dalam sesi yang membahas pengembangan perdagangan dan jasa intra-BRICS. Dia menilai posisi BRICS yang mencakup hampir separuh populasi dunia dan sekitar 40 persen perekonomian global membawa peluang sekaligus tanggung jawab besar.

“Ketika kita berbicara tentang BRICS, kita berbicara tentang hampir separuh umat manusia dan sekitar 40% perekonomian dunia. Kita memiliki kekuatan ekonomi untuk membentuk masa depan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang dapat mengambil bagian di dalamnya,” kata Anin.

Menurut Anin, pembahasan mengenai perdagangan dan jasa harus diarahkan pada kebutuhan nyata dunia usaha. Kerja sama BRICS, kata dia, perlu memastikan perusahaan dapat menemukan mitra di negara anggota lain, memasuki pasar, mendapatkan layanan yang diperlukan, serta melakukan pembayaran secara cepat dan aman.

Dia juga menilai sektor industri dan jasa memiliki keterkaitan yang erat. Industri membutuhkan dukungan teknologi, pembiayaan, perangkat lunak, logistik, hingga tenaga kerja terampil. Sebaliknya, pertumbuhan industri akan menciptakan permintaan terhadap berbagai layanan pendukung.

Bagi Indonesia, penguatan kerja sama tersebut sejalan dengan agenda Presiden Prabowo dalam mempercepat hilirisasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan sektor jasa juga dinilai dapat membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Anin kemudian menyampaikan tiga prioritas untuk memperkuat perdagangan dan jasa intra-BRICS.

Pertama, BRICS perlu mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional antarnegara. Menurut Anin, BRICS Business Council dapat memetakan hambatan konkret yang dihadapi pelaku usaha dan menyusun rekomendasi penyelesaian yang dapat disampaikan kepada pemerintah masing-masing negara.

Dia juga mendorong adanya pengakuan bersama terhadap kualifikasi profesi tertentu serta kemudahan perjalanan bisnis. Langkah tersebut dinilai dapat mempercepat transaksi dan investasi antarnegara anggota.

Anin bahkan mengusulkan pembentukan kartu perjalanan bisnis BRICS atau BRICS Business Travel Card untuk memudahkan mobilitas pelaku usaha.

Kedua, BRICS perlu memperkuat konektivitas sistem pembayaran antarnegara, khususnya pembayaran digital. Anin melihat pengalaman India, Brasil, dan Tiongkok menunjukkan besarnya potensi sistem pembayaran waktu nyata atau real-time payment.

Tantangan berikutnya adalah menghubungkan sistem pembayaran tersebut agar dapat digunakan secara efisien untuk transaksi lintas batas.

Selain itu, Anin mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan yang memungkinkan. Menurut dia, langkah tersebut harus tetap disertai dengan perhatian terhadap keamanan data dan stabilitas sistem keuangan.

“Kedaulatan finansial tidak harus berarti isolasi finansial,” tegas Anin.

Gagasan tersebut sejalan dengan pembahasan dalam BRICS Business Forum mengenai konektivitas sistem pembayaran, peningkatan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta pengembangan mekanisme pembayaran lintas batas yang cepat, murah, dan aman.

Ketiga, negara-negara BRICS perlu meningkatkan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung perdagangan jasa. Dunia usaha, kata Anin, perlu meningkatkan pelatihan pekerja, membangun kerja sama dengan perguruan tinggi, serta membantu perusahaan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memanfaatkan kecerdasan buatan.

Anin mengusulkan setiap chapter BRICS Business Council memiliki target tahunan yang terukur terkait jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan.

Sementara itu, New Development Bank dinilai dapat berperan dalam mendukung pembiayaan jaringan digital, program pelatihan, dan pembangunan infrastruktur penunjang.

Anin menekankan Indonesia sebagai anggota baru BRICS harus ikut membentuk agenda kelompok tersebut. Indonesia, kata dia, tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk dan perusahaan dari negara yang lebih dahulu bergabung.

Kerja sama yang dibangun juga harus meningkatkan kapasitas domestik. Dengan demikian, masyarakat di seluruh negara anggota dapat berperan sebagai pengguna sekaligus penyedia jasa.

Anin menggambarkan integrasi BRICS yang nyata melalui ekosistem ekonomi yang memungkinkan pelaku usaha mikro dan kecil dari Surabaya, Sao Paulo, Durban, hingga Alexandria menemukan pelanggan, menawarkan jasa, dan menerima pembayaran melalui jaringan ekonomi BRICS.

“Itulah ujian bagi integrasi BRICS yang benar-benar bermakna,” ujar Anin yang juga sebagai Ketua BRICS Business Council Indonesia.

Menjelang akhir pidatonya, Anin mengangkat kembali semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955. Dia menilai kerja sama BRICS harus mampu memperkuat hubungan antarnegara berkembang sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

“Dalam semangat Bandung (KTT Asia-Afrika) 1955, kerja sama yang lebih kuat di dalam BRICS harus menghubungkan satu sama lain. Indonesia siap membantu membangun hubungan (antarnegara BRICS) tersebut. Mari menjadikan masa depan yang kita lihat di BRICS sebagai masa depan yang dapat dinikmati dan dikembangkan bersama,” pungkasnya. (rpi)