Bahlil Tunjuk Dirjen Minerba Jadi 'Pengawal' Batu Bara PLN, Pastikan Tak Ada Lagi Alasan RKAB

• PT PLN (Persero);

• Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ESDM;

• Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM;

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Keterlibatan berbagai pihak tersebut ditujukan untuk mengawal kebutuhan batu bara PLN sekaligus memastikan proses pengadaannya berjalan.

Bahlil Pastikan RKAB Bukan Penyebab Listrik Mati

Dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Bahlil juga menegaskan pemadaman listrik yang terjadi di Kalimantan dan Sulawesi bukan disebabkan persoalan RKAB batu bara PLN.

Menurut Bahlil, kondisi di kedua wilayah tersebut berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang terdampak fenomena El Nino dan rendahnya debit air.

"Nggak ada apa urusannya lampu mati di Kalimantan sama di Sulawesi. Itu nggak ada urusannya sama RKAB. Karena di sana memang adalah PLTA, El Nino, kemudian airnya rendah," kata Bahlil.

Selain kondisi PLTA, Bahlil menyebut terdapat kapasitas pembangkit sekitar 400 megawatt (MW), tetapi hanya sekitar 250 MW yang saat ini aktif.

Kondisi tersebut menyebabkan adanya kekurangan kapasitas pembangkit di wilayah terkait.

"Kemudian kontribusi dari 400 MW tinggal aktif 250 MW. Jadi terjadi kekurangan di sana. Ini memang kesalahan kita juga," ujarnya.

Dirjen Minerba Diminta Pastikan Pasokan Tak Terkendala

Dengan penugasan Tri Winarno sebagai pihak yang turut menangani pengadaan batu bara PLN, Bahlil ingin kebutuhan bahan bakar pembangkit dapat dipastikan sejak awal.

Pengawasan yang dilakukan hampir setiap hari diharapkan membuat kebutuhan batu bara PLN dapat terpantau dan tidak menimbulkan persoalan pasokan yang berujung pada gangguan operasional pembangkit.

Bahlil menegaskan persoalan RKAB batu bara untuk kebutuhan PLN saat ini tidak lagi menjadi isu. Dirjen Minerba pun diberikan peran lebih besar untuk memastikan pengadaan batu bara berjalan dan kebutuhan PLN tercukupi.