Bahlil Ungkap Cara Baru Atur Batu Bara dan Nikel, Produksi Tak Lagi Jadi Patokan Utama

PNBP Minerba Tembus Rp108 Triliun

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan PNBP subsektor mineral dan batu bara mencapai Rp108 triliun hingga 31 Agustus 2026.

Capaian tersebut meningkat sekitar Rp21 triliun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada 31 Agustus 2025, PNBP subsektor minerba tercatat Rp87 triliun.

Tri mengatakan peningkatan penerimaan negara tersebut antara lain dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas mineral dan batu bara.

Khusus komoditas batu bara, PNBP hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp66 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp59 triliun.

Kenaikan PNBP sektor batu bara tersebut terjadi ketika tingkat produksi justru lebih rendah dibandingkan rata-rata produksi pada tahun sebelumnya.

ESDM Terapkan Konsep Optimum Production

Tri menjelaskan pemerintah tidak lagi melihat peningkatan produksi sebagai satu-satunya tujuan dalam pengelolaan pertambangan.

Produksi perlu disesuaikan dengan kondisi pasar, kebutuhan dalam negeri, kewajiban pemenuhan pasar domestik atau domestic market obligation (DMO), harga komoditas, hingga faktor logistik dan keberlanjutan cadangan.

"Pendekatan kita adalah optimum production, di mana produksi ini harus diseimbangkan dengan pasar, kebutuhan pasar, DMO (domestic market obligation), kondisi harga, logistik, serta keberlanjutan cadangan," ujar Tri.

Konsep tersebut sejalan dengan penjelasan Bahlil mengenai pentingnya mengatur keseimbangan pasokan dan permintaan dalam sektor pertambangan.

Bahlil Dorong UMKM Masuk Sektor Pertambangan

Selain tata kelola komoditas dan produksi, Bahlil juga menyoroti keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam sektor pertambangan.

Ia mengatakan pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan produksi yang berasal dari korporasi besar. Menurut Bahlil, pelaku UMKM juga mulai dapat menggarap sektor pertambangan.

Bahlil menyebut UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Ia menyatakan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai sekitar 61 persen.

Ia juga menyinggung peran UMKM sebagai salah satu penyangga perekonomian saat krisis ekonomi 1998.

"Dan UMKM ini harta mereka kalau ada apa-apa, enggak pernah dibawa ke luar negeri. Dan ketika krisis ekonomi tahun '98, Bapak, Ibu semua, defisit kita itu 13%, inflasi kita 88%, tahun '98. Yang menjadi penyangga pertahanan ekonomi nasional kita apakah perusahaan besar? Tidak! UMKM itu," ujar Bahlil.