Pembatasan Pertalite untuk Desil 9-10 Belum Pasti, Bahlil: Pemerintah Masih Cek Data

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah belum memastikan apakah rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite berdasarkan kelompok masyarakat desil 9 dan 10 akan diterapkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih perlu melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, serta sejumlah pihak terkait.

Hal tersebut disampaikan Bahlil ketika ditanya mengenai kelanjutan rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 9 dan 10.

"Nanti kami rapat dulu lah ya," ujar Bahlil saat ditanya mengenai rencana pembatasan Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10.

Dengan demikian, pemerintah belum menetapkan keputusan akhir mengenai penerapan pembatasan tersebut setelah adanya pergantian Menteri Keuangan.

Data Desil Masih Dikaji Pemerintah

Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok masyarakat desil 9 dan 10 masih dalam tahap kajian.

Menurut Bahlil, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu akurasi data yang digunakan untuk mengelompokkan kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan desil.

Hal tersebut dinilai penting karena kebijakan subsidi BBM harus diarahkan kepada masyarakat yang memang menjadi sasaran penerima.

"Itu masih di-exercise. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran data kita harus valid," ujar Bahlil di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).

Bahlil mengatakan pemerintah masih melakukan pengecekan terhadap data desil masyarakat. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena masih terdapat keluhan mengenai kesesuaian pengelompokan desil dengan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya.

Pemerintah Khawatir Data Tidak Akurat

Persoalan akurasi data menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sebelum menerapkan pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelompok ekonomi masyarakat.

Pemerintah tidak ingin kebijakan yang dirancang untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi oleh kelompok masyarakat yang dinilai mampu justru berdampak kepada masyarakat kurang mampu.

Karena itu, data desil perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum kebijakan pembatasan diterapkan.

Menurut Bahlil, ketepatan data menjadi faktor penting agar kebijakan subsidi BBM dapat berjalan sesuai tujuan. Pemerintah ingin memastikan subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru akibat kesalahan dalam pengelompokan masyarakat.