- (iStockphoto/west).
Pemerintah Siapkan Rekening Gratis untuk 76 Juta Warga, Ada Saldo Awal Rp50 Ribu
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menyiapkan program rekening gratis bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang hingga kini belum memiliki rekening perbankan. Dalam program tersebut, setiap rekening akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50 ribu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih membahas skema pelaksanaan program tersebut. Rencananya, rekening gratis mulai berjalan pada 2027.
Airlangga menyampaikan kebutuhan anggaran untuk memberikan saldo awal kepada penerima diperkirakan mencapai Rp3,8 triliun.
"Rekening gratis kami juga sudah laporkan kepada Pak Presiden, bahwa untuk rekening gratis ini dari hasil rekab, itu ada sekitar yang sudah di atas usia 17 tahun, belum punya rekening itu ada jumlah tertentu. Nah ini yang kita sedang lihat bahwa yang sejumlah tertentu tersebut, itu membutuhkan dana kalau kita kasih Rp50 ribu sebesar Rp3,8 triliun," ujar Airlangga saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Hitungan penerima bisa mencapai 76,8 juta orang
Airlangga belum menyampaikan secara pasti jumlah masyarakat yang akan menerima rekening gratis sekaligus saldo awal Rp50 ribu tersebut.
Namun, jumlah penerima dapat dihitung berdasarkan kebutuhan dana yang disampaikan pemerintah. Jika total anggaran Rp3,8 triliun dibagi dengan saldo awal Rp50 ribu untuk setiap rekening, jumlah penerima mencapai sekitar 76,8 juta orang.
Airlangga mengatakan perhitungan jumlah penerima dapat dilakukan dengan membagi total anggaran dengan nilai saldo yang diberikan kepada setiap penerima.
"Tinggal dibagi saja Rp3,8 triliun ini dibagi Rp50 ribu," kata Airlangga.
Dengan perhitungan tersebut, sekitar 76,8 juta rekening dapat memperoleh saldo awal Rp50 ribu apabila seluruh anggaran Rp3,8 triliun digunakan untuk pemberian saldo dengan nilai tersebut.
Program belum berjalan tahun ini
Airlangga menegaskan program rekening gratis tersebut belum akan berjalan pada 2026.
Saat ini, pemerintah masih melakukan pembahasan mengenai keseluruhan program, termasuk mekanisme dan skema pemberiannya kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
"Tahun ini masih kita bahas. (Mulai berjalan awal tahun 2027?) Insyaallah," ujar Airlangga.
Dengan demikian, pelaksanaan program masih menunggu pembahasan lebih lanjut dan keputusan mengenai mekanisme yang akan digunakan pemerintah.
Rencana pemberian rekening gratis tersebut ditujukan kepada masyarakat yang telah berusia 17 tahun ke atas dan belum memiliki rekening.
Rekening disiapkan melalui BRI dan BSI
Sebelumnya, Airlangga menyampaikan bahwa rekening gratis tersebut akan dibuat melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Saldo awal sebesar Rp50 ribu yang diberikan kepada pemilik rekening juga dapat dicairkan.
"Bisa, bisa ditarik," kata Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).
Artinya, saldo awal yang diberikan pemerintah bukan sekadar angka yang tercatat di dalam rekening. Pemilik rekening dapat menarik dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang nantinya ditetapkan dalam pelaksanaan program.
Bagian dari upaya meningkatkan inklusi keuangan
Pemberian rekening kepada masyarakat yang belum memiliki rekening merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan.
Melalui program tersebut, masyarakat yang sebelumnya belum memiliki rekening perbankan akan mendapatkan akses terhadap layanan keuangan formal.
Pemerintah saat ini masih menyusun skema program, termasuk mekanisme pemberian rekening dan saldo awal. Besaran dana yang disiapkan menjadi salah satu dasar perhitungan jumlah calon penerima.
Jika menggunakan asumsi anggaran Rp3,8 triliun dan saldo awal Rp50 ribu per rekening, jumlah penerima yang dapat terjangkau mencapai sekitar 76,8 juta orang.
Namun, angka tersebut merupakan hasil perhitungan berdasarkan kebutuhan anggaran yang disampaikan Airlangga, bukan jumlah penerima resmi yang telah diumumkan pemerintah. Jumlah penerima serta mekanisme final program masih menunggu pembahasan lebih lanjut sebelum rencana pelaksanaan pada 2027.